TANJUNG REDEB – Kasus penyalahgunaan wewenang dan anggaran di kampung yang terjadi beberapa kali di Kabupaten Berau, seharusnya menjadi warning bagi para aparatur kampung.
“Ini sudah menjadi peringatan penting agar pengelolaan apapun itu di kampung, benar-benar dijalankan secara profesional, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong beberapa waktu lalu.
Dirinya menyebut, dengan anggaran yang cukup besar diterima pihak kampung, maka untuk penggunaannya pun harus jelas. Terlebih, banyak potensi kampung yang saat ini tengah dikembangkan.
“Jadi bukan hanya sekadar pembangunan fisik. Untuk pelatihan masyarakat misalnya UMKM atau program lain yang mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang ada di kampung, juga bisa dilakukan dengan anggaran yang ada,” tambahnya.
Ditegaskannya, untuk kegiatan maupun program yang menggunakan uang negara, baik penyertaan modal atau hibah, maka pengelolaannya harus dijalankan sesuai aturan.
“Jangan main-main soal regulasi ini. Apalagi kalau sudah sumber dananya dari pemerintah pusat. Salah langkah maka akan berdampak hingga ke masyarakat,” tutupnya.
Untuk itu, Feri berharap semua kampung bisa melakukan perencanaan kegiatan secara matang sebelum menggunakan anggarannya. Perlu kajian hingga target yang mau dicapai dalam penggunaan dana itu.
Menurutnya, tanpa kajian yang jelas, prospek usaha akan sulit berkembang dan pada akhirnya berisiko gagal memberi manfaat bagi masyarakat. (Adv/Ard)