Anews.id, Samarinda – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menuntaskan seluruh program yang telah direncanakan. Pasalnya, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018 – 2023 segera berakhir.
Diketahui, ada 42 paket kegiatan yang telah tercatat pada tahun yakni, beberapa paket yang tersebar di enam Perangkat Daerah (PD), seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), RSUD Abdul Wahab Sjahranie, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Kesehatan.
“Saya harapkan PD yang mendapat perhatian khusus ini dapat fokus dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga, apa yang diprogramkan betul-betul terlaksana,†Ungkap Gubernur Kaltim, Isran Noor dilansir dari halaman diskominfo.kaltimprov.go.id
Paket kegiatan ini tentu sangat diharapkan masyarakat untuk dapat terealisasi dengan tepat. Artinya, hasil dari pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Misalnya saja, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Diharapkan paket kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung percepatan penanganan pencegahan stunting di Kaltim.
Kemudian, Dinas PUPR khususnya di Bidang Perumahan dan Permukiman agar menuntaskan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTHL) dan pembangunan Rumah Layak Huni (RHL).
“Saya tidak memaksa. Tapi, diharapkan semua fokus dan semoga sebelum akhir tahun anggaran dapat selesai,†tegas Gubernur lagi.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Provinsi Kaltim H Irhamsyah menjelaskan, 42 paket kegiatan tersebut menjadi perhatian khusus agar bisa dilaksanakan sesuai target.
“Kurang lebih Rp 1,161 triliun pagu alokasi yang disiapkan untuk 42 paket tersebut,†jelas Irhamsyah.
Dirinya menjelaskan, 42 paket kegiatan yang menjadi perhatian khusus dimaksud, terdiri dari Dinas PUPR 36 paket dengan alokasi sesuai pagu Rp899,3 miliar dengan perlu pemantauan sembilan paket dan perhatian 27 paket.
Kemudian, satu paket RSUD AWS sesuai pagu Rp105,9 miliar, perlu pemantauan satu paket.
Sedangkan, satu paket Dinas Kehutanan Rp 42,3 miliar, perlu pemantauan satu paket.
Selanjutnya, pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 2,7 miliar perlu perhatian satu paket. Tiga paket Dinas ESDM Rp107,3 miliar, perlu pemantauan dua paket dan satu paket perlu perhatian. Terakhir satu paket Dinas Kesehatan Kaltim Rp 3,7 miliar, perlu perhatian satu paket.