A-News.id, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperjuangkan usulan status jalan dan permukiman masyarakat yang berada di kawasan budidaya kehutanan (KBK). Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan jalan ke kampung dan juga memastikan kepemilikan hak tanah bagi masyarakat.
Setelah menerima tim terpadu yang meninjau secara langsung KBK di Bumi Batiwakkal beberapa bulan lalu. Pemkab Berau kembali akan menghadiri uji konsistensi dalam rangka penelitian terpadu perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang dijadwalkan Kamis hingga Sabtu (20-22/7/2023) di Jakarta.
Menindaklanjuti undangan Kementerian LHK, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas memerintahkan tim terpadu untuk hadir langsung selama kegiatan uji konsistensi ini. Tim akan dipimpin Wakil Bupati Berau, Gamalis, bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Hendratno.
“Kami akan terus berjuang agar semua usulan prioritas kawasan yang menyentuh kepentingan masyarakat dapat disetujui oleh tim terpadu dan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,†tegasnya, Rabu (19/7/2023).
Bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal ini, menjelaskan akan terus memantau perkembangan usulan tersebut dari awal menerima kunjungan tim terpadu verifikasi usulan, perkembangan sampai dengan uji konsistensi pada 20 Juli 2023, hingga Surat Keputusan Perubahan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diterbitkan.
“InsyaAllah jalan menuju kampung-kampung yang melewati KBK dapat diakomodir menjadi KBNK. Sehingga memudahkan pemkab dalam melaksanakan percepatan pembangunan,” bebernya.
Tidak hanya jalan penghubung ke kampung yang masih berada di KBK, Sri Juniarsih juga menyebut pemukiman yang pada saat peninjauan tim terpadu masih KBK akan diakomodir menjadi KBNK. Sehingga masyarakat yang bermukim di tempat tersebut dapat mengurus sertifikat.
“Apa yang kita usulkan akan terus kita perjuangkan,†tandasnya. (ADV/to)