Anews.id, Samarinda – Saat ini diketahui bahwa terdapat 60 ribu lebih masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang masuk dalam kategori miskin. Terkait dengan hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kaltim minta pemerintah mendata ulang angka tersebut.
Menurutnya, data itu perlu di validasi ulang, sebab jika dirincikan kategori miskin ekstrem itu itemnya luas.
Ia mencontohkan, seperti terdapat jumlah keluarga yang tidak sekolah, rata-rata penghasilan perkapita, hingga fasilitas apa saja yang ada di dalam rumah tangganya.
Menurut dirinya yang merupakan wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara, kebanyakan dari sisi pemerintah kabupaten (Pemkab) Kukar mendata jika kalangan miskin ekstrem itu banyak dari kalangan nelayan. Padahal jika dipastikan ulang, data itu ketika masyarakat berada di rumah singgah saja.
“Artinya ada rumah asli yakni di kampung halaman masing-masing, dan dipesisir pantai hanya sebagai rumah singgah,” ucapnya, Rabu (15/3/2023).
Selain itu, ia menilai bahwa terkait dengan persoalan ini dapat juga dipicu dari pola pikir masyarakat. Seperti bagaimana pemikiran mereka terkait dengan miskin itu sendiri. Menurutnya banyak masyarakat yang mengaku miskin agar mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Tapi kalau rumah aslinya juga beton, nah itu juga makanya pendataan itu penting dengan kenyataan. Jangan mendata itu miskin ketika dia di rumah kosnya, karena beda,†ungkapnya.
Kukar ini masih banyak. Kemarin itu termasuk 4 atau 5 besar di Kaltim. Kacau. Makanya ada yang kritik, masih ada data miskin dan miskin ekstrem. Luar biasa,†sambungnya.
Ely berharap, selain daripada pemerintah terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan, dapat juga kembali melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran data miskin tidaknya warga.