Kenaikan Harga BBM Berefek Domino, Wendy: “Sektor Pertanian Tak Kalah Penting Diperhatikan”

A-News.id, Tanjung Redeb – Dampak penyeusaian harga bahan bakar minyak (BBM) dari bidang sektor pertanian dan perkebunan diakui Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau Wendy Lie Jaya merupakan efek yang dirasakan secara domino di lingkungan masyarakat menengah atas hingga bawah.

Menyikapi itu, dirinya selaku wakil rakyat di sisi lain juga masyarakat, ia menilai memang semua kebutuhan pokok wajib murah dan tidak membebani. Hanya saja, menurut dirinya perlu dipahami juga kebijakan penyesuaian harga oleh pemerintah pusat tersebut diakui Wendy bukan tanpa alasan.

Diantara alasan penyesuaian harga tersebut dari beberapa sumber yang dikutip A-News.id yakni, guna mengatasi subsidi yang membebani keuangan negara, akibat fluktuasi harga minyak dunia selain itu ada pula yang menyebut, jika BBM bersubsidi sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas sehingga dirasa tidak tepat sasaran.

Dari sejumlah laporan yang diterima pula, politisi Nasdem tersebut mengaku banyak diantara petani terpaksa harus menggunakan BBM non subsidi agar aktivitas pertanian tetap berjalan.

“Itu saja kan sudah sangat cukup memberatkan, ini yang ingin perlu kita lihat dan perhatikan, artinya apa saja dampak penyesuaikan harga BBM bersubsidi ini dari sektor pertanian dan perkebunan,” katanya.

“Namun mau bagaimana pun mau tidak mau, suka tidak suka kita tetap harus menyikapi kondisi ini dengan cara yang bijaksana,” tambahnya.

Menurutnya, agar pengeluaran petani bisa lebih rendah, diharapkan petani bisa mengambil langkah dengan cara produksi agar tepat guna dan tepat sasaran. Artinya, segala modal transportasi dari proses panen hingga pengolahan petani diharap bisa menggunakan transportasi secukupnya sehingga beban pengeluaran BBM lebih hemat.

“Mungkin ke depannya, dari pihak kami (DPRD Berau) berkaitan dengan kondisi-kondisi di lapangan ini mungkin bisa dengan cara membuat program edukasi ke petani-petani melalui pokir,” katanya.

“Serta mendorong agar pemerintah daerah membuat proker yang bertujuan minimal memperhatikan segala fasilitas di lingkup perkebunan itu agar jangan hanya panennya saja yang bagus,” tandasnya. (mik/adv)

Bagikan