TANJUNG REDEB – Hingga kini, ilegal fishing masih marak terjadi di Kabupaten Berau dan ini menjadi masalah yang tak kunjung ditemukan solusinya, lantaran kewenangan perairan khususnya laut yang ditarik kembali ke pusat. Namun hal ini bukan berarti pemerintah daerah berdiam diri. Pasalnya, untuk masalah kelautan juga tetap ditangani oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Berau.
Anggota DPRD Berau, Sutami, salah satu wakil rakyat yang turut menyoroti hal ini. Dikatakannya, penangkapan ikan secara ilegal di beberapa wilayah pesisir Berau hingga penggunaan racun ikan dan bom, sangatlah merugikan. Selain merusak terumbu karang, juga mengurangi jumlah biota laut yang ada di dalamnya.
“Meskipun praktik itu sudah tegas dilarang, ternyata masih banyak nelayan menggunakan bom ikan agar hasil tangkapannya jauh lebih banyak ketimbang metode tangkap manual, yakni memancing ikan. Pemerintah daerah harus lebih intens memberikan edukasi terkait hal ini kepada para nelayan,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Meskipun belum ada solusi tetap dan pasti untuk masalah peralihan kewenangan ini, namun dinas terkait diminta lebih gencar memberikan pengertian kepada masyarakat terutama nelayan, agar bisa menggunakan metode tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan.
“Nelayan di sana sudah terbiasa mendapatkan ikan dalam jumlah besar menggunakan bom. Sementara jika menangkap secara normal, mereka atau nelayan hanya mendapatkan puluhan Kilogram (Kg) per hari. Stigma ini yang juga harus diubah,” tambahnya.
Selain edukasi soal tangkap ikan metode ramah lingkungan, nelayan juga perlu diberi edukasi bagaimana pentingnya menjaga ekosistem laut khususnya untuk terumbu karang. Karena selain pelindung alami garis pantai dari gelombang dan erosi, juga menjadi habitat tempat berkembang biaknya aneka keragaman hayati laut.
Untuk itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa memberikan pemahaman kepada para nelayan, dampak dari penangkapan secara ilegal terhadap ekosistem laut melalui sosialisasi yang rutin.
Tapi meski sosialisasi digencarkan tapi kesadaran masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal juga menjadi kunci utama. Tanpa kesadaran itu, tentu mengubah stigma tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Tidak bisa berharap dari pemerintah saja melainkan perlunya kesadaran masyarakat itu sendiri,” tutupnya.(man/adv)