H. Rusianto: Usut Tuntas Permasalahan Seputar Pembangunan Pelabuhan Mantaritip Senilai Rp 99,1 Miliar Yang Mangakrak Tanpa Akses Jalan itu

ANEWS, Berau – Terkait pembangunan Pelabuhan Mantaritip yang sampai saat ini tidak bisa dipergunaan, dimana tidak ada akses jalan dan sarana penunjang lainnya, telah menimbulkan penilaian miring dari masyarakat di Kabupaten Berau yang terkesan proyek tersebut proyek mubazir karena sudah menghabiskan miliaran rupiah uang negara, mangkrak tanpa bisa dimanfaatkan.

Menanggapi permasalahan itu, H. Rusianto, SH, M. Si, tokoh politik dan mantan anggota DPRD  Provinsi Kaltim, Rabu, 6/2/2021 meminta agar permasalahan terkait pembangunan Pelabuhan Mantaritip itu diusut tuntas, dari mulai awal perencanaan, penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunannya yang seolah dibiarkan mangkrak dan tidak dilanjutkan sampai selesai.

Pelabuhan Mantaritip, bersumber dari dana APBN Tahun 2009-2014-2018 sebesar Rp 99,1 miliar ini termasuk dalam daftar 33 proyek pelabuhan mangkrak yang dirilis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2018 lalu. Proyek pelabuhan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp 2,8 triliun.

Dalam rilis itu disebutkan ada sebanyak 33 proyek pelabuhan yang mangkrak, yang terdiri dari 10 proyek pelabuhan berada di wilayah Sumatera, 12 ada di Kalimantan, dua di Jawa, satu di Sulawesi, tiga di Nusa Tenggara Timur, empat di Maluku, dan satu proyek pelabuhan di Papua.

Presiden Jokowi belum lama juga menyoroti adanya pembangunan pelabuhan tanpa akses jalan, saat memberikan sambutan di Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Jakarta, Kamis (27/5).

Sumber Youtube: Andi anto Aliagus

Rusianto melihat ada hal yang belum terungkap kenapa proyek pembangunan Pelabuhan Mantaritip yang menghabiskan uang rakyat itu bisa sampai tidak tuntas dan seolah dibiarkan mangkrak dan rusak dimakan waktu, selama sekian tahun.

Siapa pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penggunaan uang rakyat yang untuk membangun proyek miliaran rupiah yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Itu harus diungkap supaya bisa ditelusuri dan diketahui pihak yang harus mempertanggungjawabkan pekerjaan pembangunan pelabuhan yang mangkrak yang sampai saat ini tidak bisa dimanfaatkan itu, kepada rakyat dan kepada negara,” pungkasnya.

Dia berharap aparat maupun instansi yang berwenang melakukan pengusutan masalah itu secara tuntas supaya dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kelalaian dalam menggunaan uang rakyat dalam membangun proyek pelabuhan itu. (jul)

Bagikan