Follow kami di google berita

BPJS Kesehatan untuk Warga Tak Mampu Disetop

TANJUNG REDEB – Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Berau.

Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, mengungkapkan bahwa, penyesuaian anggaran memaksa pemerintah melakukan pengurangan terhadap sejumlah program bantuan, termasuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu.

Dijelaskannya, pada tahun sebelumnya pemerintah provinsi masih mampu membiayai sekitar 13.500 peserta BPJS dari kelompok masyarakat kurang mampu. Namun pada tahun anggaran berjalan, kemampuan fiskal menurun sehingga jumlah peserta yang dapat ditanggung hanya sekitar 10.000 orang.

“Artinya ada sekitar tiga sampai empat ribu warga yang terpaksa dinonaktifkan kepesertaannya, bukan karena mereka tidak miskin, tapi karena keterbatasan anggaran,” ujar Iswahyudi saat diwawancara, Senin (2/2/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penonaktifan tersebut tidak bersifat mutlak. Warga yang mengalami kondisi darurat kesehatan masih memiliki peluang untuk diusulkan kembali agar mendapatkan bantuan pembiayaan.

“Kalau yang bersangkutan sakit dan benar-benar tidak mampu, tetap bisa diusulkan untuk dibantu. Pemerintah tetap hadir dalam kondisi mendesak,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengurangan jumlah penerima bantuan kerap menimbulkan persepsi keliru di masyarakat, seolah-olah pemerintah mencabut hak warga. Padahal, kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari keterbatasan fiskal yang harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.

“Kadang masyarakat melihatnya sederhana, tapi di sisi lain anggaran harus dibagi untuk banyak sektor. Ini bukan soal mau atau tidak mau, tapi kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.

Iswahyudi berharap masyarakat dapat memahami situasi tersebut dan tetap mengandalkan mekanisme pendataan yang berlaku. Ia juga mengingatkan pentingnya peran desa, kelurahan, dan RT dalam memastikan bantuan yang terbatas itu benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.

“Dengan anggaran terbatas, ketepatan sasaran menjadi kunci. Jangan sampai bantuan yang sedikit justru jatuh ke orang yang tidak berhak,” pungkasnya. (Ta)

Bagikan

Subscribe to Our Channel