TANJUNG REDEB – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun 2027 diproyeksikan menghadapi tekanan serius. Di tengah tren penurunan pendapatan daerah, porsi belanja pegawai justru diperkirakan membengkak hingga hampir separuh total APBD.
Kondisi ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Sebab, jika tidak diantisipasi sejak dini, ruang fiskal daerah untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik akan semakin sempit.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengungkapkan bahwa tekanan fiskal terjadi akibat penurunan signifikan postur APBD dalam beberapa tahun terakhir.
Jika pada 2025 APBD Berau sempat menyentuh angka Rp5 triliun, maka tahun ini turun menjadi Rp3,4 triliun. Angka itu bahkan diproyeksikan kembali merosot hingga Rp2,3 triliun pada 2027 mendatang.
Di sisi lain, belanja pegawai justru bertahan stabil di kisaran Rp1,3 triliun per tahun sejak 2025. Ketimpangan inilah yang membuat rasio belanja pegawai terhadap total APBD melonjak drastis.
“Perbandingan belanja pegawai terhadap APBD sudah jauh di atas ambang ideal 30 persen. Tahun 2027 nanti diproyeksikan bisa mencapai 48 sampai 49 persen,” ungkap Said, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran secara lebih ketat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah langkah penghematan sebenarnya telah dilakukan sejak tahun ini, mulai dari pemangkasan perjalanan dinas, biaya operasional, hingga penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Said tidak menampik, apabila tekanan fiskal terus berlanjut, skenario efisiensi yang lebih ekstrem bisa saja diterapkan.
“Tahun ini perjalanan dinas dan operasional sudah kita pangkas. Tahun depan bisa saja anggaran hanya tersisa untuk kebutuhan operasional inti,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Berau memastikan kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah berupaya keras agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Said menegaskan, arahan Bupati Berau Sri Juniarsih cukup jelas, yakni TPP ASN harus tetap dipertahankan di tengah tekanan fiskal yang semakin berat.
“Dari arahan Ibu Bupati, jangan sampai TPP ASN dipotong. Karena itu kami sedang menyiapkan formula terbaik, termasuk membahasnya bersama DPRD Berau,” pungkasnya.
Kini, tantangan terbesar Pemkab Berau bukan hanya menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga memastikan efisiensi tidak mengorbankan pelayanan publik maupun kesejahteraan aparatur. (Akm)