A-News.id, Samarinda – Polemik pergantian ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), dari Makmur HAPK ke Hasanuddi Mas’ud hingaa saat ini terus bergulir.
Bahkan pergantian ketua DPRD mendapatkan tanggapan serius dari Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (AORDA) Kaltim. Mereka menilai bahwa rapat paripurna yang diadakan pada hari Selasa 2 November 2021 lalu yang memutuskan untuk mengusulkan pergantian Makmur HAPK sebagai ketua DPRD Kaltim kepada Hasanuddin Mas’ud adalah cacat hukum.
Menanggapi permasalahan tersebut, Sekretaris fraksi Golkar DPRD Kaltim, Nidya Listyono saat ini masih enggan untuk berbicara terkait adanya tanggapan serius dari pihak Aorda.
“Saya gak bisa berkomentar terkait adanya surat itu, kan ini negara Demokrasi kebebasan dalam berpendapat,†ungkap Nidya Listyono usai dihubungi melalui sambungan seluler. Jum’at (5/11/2021).
Namun Tyo sapaan akrabnya menambahkan untuk mekanisme yang ada di DPRD Kaltim cukup panjang. Bahkan dalam rapat paripurna beberapa kali anggota DPRD sepakat untuk menunggu surat dari keputusan dari Mahkamah Partai (MP).
“Itu semua cukup panjang proses sudah kita ikuti cukup panjang, yang pertama ada surat dari Dewan Perwakilan Pusat (DPP) untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemudian diserahkan lagi ke sekretariatan DPRD Kaltim melalui fraksi Golkar, dan kemudian berproses ke Mahakamah Partai, dan itu berproses kurang lebih kan 3 sampai 4 bulan,†tambahnya.
Disinggung mengenai apakah pihak Golkar akan berkonsolidasi dengan AORDA, anggota komisi II DPRD Kaltim tersebut menambahkan pihaknya akan mengecek terlebih dulu surat tersebut ditujukan kemana.
“Ya, nanti kita cek dulu surat itu ditujukan kesiapa, takutnya nanti kalau saya berkomen jadi salah. Itu kan kebebasan berpendapat maka kita hargai orang berpendapat, jadi saya gak berani komen takut nanti ada salah-salah,†pungkasnya. (Ris)