TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau menghadapi tekanan serius akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 29 Agustus 2026, tercatat 779 titik panas, menjadikan Berau sebagai daerah dengan hotspot tertinggi di Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Berau karena dampaknya mulai meluas. Kabut asap menyelimuti sejumlah permukiman, sementara kualitas udara pada 28–29 Agustus berada dalam kategori tidak sehat.
Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan angka hotspot tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk memperkuat penanganan karhutla.
“779 hotspot ini bukan angka biasa. Ini tanda bahwa kita harus bergerak lebih cepat dan bersama-sama,” tegas Gamalis saat penyuluhan penanganan karhutla di Makodim 0902/Berau, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan. Asap yang ditimbulkan juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan dapat membahayakan keselamatan warga.
“Karhutla bukan hanya persoalan api dan hutan. Dampaknya menyentuh kesehatan, ekonomi, keselamatan dan lingkungan,” ujarnya.
Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama lima hari, penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), hingga imbauan penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan.
Namun, Gamalis menilai upaya tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemantauan hotspot, kesiapan personel, pemadaman, hingga edukasi masyarakat harus berjalan bersamaan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus mengambil peran sesuai tugasnya,” katanya.
Kehadiran jajaran Mabes TNI dan Perwira Siswa (Pasis) Sesko TNI dalam kegiatan penyuluhan di Berau pun dinilai penting untuk memperkuat strategi penanganan di lapangan.
Gamalis berharap masukan dan pengalaman dari jajaran TNI dapat memperkuat koordinasi serta mempercepat respons terhadap titik-titik yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran lebih besar.
“Yang kita kejar bukan hanya memadamkan api, tetapi mencegah api baru muncul. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkasnya.(Akm)