TANJUNG REDEB – Kebutuhan jumlah pegawai di lingkup Pemkab Berau masih sangat dibutuhkan. Namun, kebijakan efisiensi anggaran membuat penambahan pegawai belum bisa dilakukan.
Biasanya, setiap tahunnya ada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna memenuhi kebutuhan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang memiliki beban kerja tinggi.
“Kami harus menyesuaikan rencana penerimaan ASN dengan kebijakan kepala daerah serta kemampuan keuangan daerah,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau, Jaka Siswanta, beberapa waktu lalu.
Dari sisi kebutuhan pekerjaan, penambahan personel memang masih diperlukan. Namun, keberadaan anggaran menjadi hal mutlak sebelum dilakukan perekrutan.
“Setiap rencana pengadaan ASN harus dibarengi kesiapan anggaran, mulai dari proses seleksi hingga pengangkatan dan pembiayaan pegawai setelah resmi bekerja,” tambahnya.
Kondisi keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan penting karena mengingat penambahan ASN akan berdampak terhadap kebutuhan belanja pegawai dalam jangka panjang.
Jaka mengatakan distribusi pegawai juga menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan tersebut. Artinya, pemenuhan kebutuhan aparatur tidak selalu harus dilakukan melalui penerimaan CPNS baru, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. (Ard)