TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyoroti ketatnya pengawasan publik di era digital. Hal ini diungkapkannya saat melantik pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, Selasa (7/4/2026) malam.
Dalam arahannya di Balai Mufakat, ia menegaskan bahwa pejabat pemerintah kini tidak hanya dituntut bekerja secara administratif, tetapi juga harus siap diawasi langsung oleh masyarakat yang semakin aktif, terutama melalui media sosial.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut keterbukaan, kedisiplinan, dan kepatuhan penuh terhadap aturan dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Sekarang ini masyarakat bisa memantau langsung. Jadi bekerja harus transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, setiap keputusan yang diambil harus melalui koordinasi dan tidak boleh keluar dari koridor regulasi. Kebijakan yang diambil secara sepihak berpotensi menimbulkan persoalan, bahkan berdampak pada posisi pejabat itu sendiri.
“Jangan mengambil langkah di luar jalur. Semua harus sesuai aturan dan sepengetahuan pimpinan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa jabatan adalah bentuk kepercayaan yang harus dibuktikan dengan kinerja nyata, bukan sekadar status atau formalitas.
“Kepercayaan ini harus dijaga dengan kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Bupati juga mendorong seluruh pimpinan OPD untuk tetap menghadirkan inovasi dalam program kerja agar tetap berdampak langsung bagi masyarakat.
“Walau anggaran terbatas, inovasi tidak boleh berhenti. Program harus tepat sasaran,” katanya.
Ia pun meminta koordinasi antarinstansi diperkuat guna mempercepat pelayanan publik yang berkualitas dan responsif.
“Perkuat koordinasi dan pastikan pelayanan berjalan cepat, tepat, dan sesuai standar,” pungkasnya.
Pelantikan ini menjadi penegasan arah birokrasi Pemkab Berau yang dituntut semakin adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah dinamika digital.(Akm)