TANJUNG REDEB – Persoalan tapal batas antara wilayah Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur makin memanas. Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, menegaskan pihaknya menginginkan penyelesaian yang konkret dan menyeluruh demi menjamin keamanan masyarakat.
Abdul Hafid menyebutkan ada tiga poin utama yang menjadi harapan warga. Pertama, masyarakat Biatan Ilir ingin merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa bayang-bayang konflik akibat batas wilayah yang belum jelas.
“Kami hanya ingin masyarakat aman, baik hari ini maupun ke depannya,” ujar Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid saat diwawancara, Rabu (4/3/2026).
Pada poin kedua, pemerintah daerah diminta tetap konsisten mengurus dan menyelesaikan persoalan tapal batas tersebut hingga tuntas. Ia menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki peta dan titik koordinat, namun menurutnya hal itu perlu dibuktikan langsung di lapangan.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur turun bersama-sama ke lokasi yang disengketakan.
“Kalau dua-duanya turun ke lapangan, cek titik koordinat bersama, saya yakin tidak akan ada konflik. Selama ini mungkin sama-sama belum tahu persis di mana batasnya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Abdul Hafid juga menekankan pentingnya kehadiran tim keamanan di wilayah tersebut. Ia menyebut, sesuai kesepakatan warga, masyarakat tidak akan bergeser sebelum tim keamanan lebih dulu ditempatkan di kampung Biatan.
“Kalau tim keamanan sudah lebih dulu bergeser dan menetap di sana, baru masyarakat kami ikut bergeser. Itu sudah kesepakatan,” jelasnya.
Ia bahkan mengusulkan agar dibangun posko keamanan sementara di lokasi tapal batas hingga persoalan antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur benar-benar selesai. Posko tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif sambil menunggu penetapan batas resmi.
Menurut Abdul Hafid, hingga kini belum ada informasi terbaru terkait perkembangan penyelesaian batas wilayah. Kondisi ini membuat masyarakat masih merasa was-was, terutama karena sebagian keluarga dan anak-anak mereka masih berada di wilayah yang terdampak.
“Banyak yang masih punya anak dan keluarga di sana. Itu yang membuat mereka memilih bertahan,” pungkasnya.
Meski demikian, ia mengaku bersyukur karena dalam pertemuan terakhir telah muncul sejumlah poin kesepakatan yang sejalan dengan permintaan masyarakat. Di antaranya adalah rencana penurunan tim ke lokasi untuk tinggal sementara, percepatan pengurusan tapal batas oleh pemerintah daerah, serta komitmen kedua kabupaten untuk bersama-sama memasang patok dan memastikan titik koordinat secara resmi.
Abdul Hafid berharap komitmen tersebut benar-benar direalisasikan, sehingga persoalan tapal batas tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan segera menemukan titik terang demi kepastian hukum dan ketenangan warga. (Ta)