Follow kami di google berita

OPD Harus Mampu Identifikasi Kebutuhan Spesifik Kelompok

TANJUNG REDEB – Seluruh perangkat daerah didorong untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik kelompok sasaran, melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Karena hingga kini masih terdapat kesenjangan kebutuhan dan akses layanan publik, yang dialami kelompok tertentu akibat perencanaan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan perspektif gender.

“Gender tidak hanya berbicara tentang perempuan. Di dalamnya juga ada laki-laki, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, hingga perempuan kepala keluarga,” ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau, Rabiatul Islamiah, dalam penyusunan dokumen KAK dan GAP, Senin (26/01).

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah kerap dipersepsikan hanya berkaitan dengan perempuan. Padahal, konsep gender sesungguhnya mencakup seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Hal inilah yang kembali ditegaskan dalam Pertemuan Tim Focal Point Perangkat Daerah dan Bimbingan Teknis PPRG.

PUG merupakan strategi pembangunan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

Melalui penyusunan dokumen KAK Responsif Gender, Gender Analysis Pathway (GAP), dan Gender Budget Statement (GBS), perangkat daerah diarahkan agar program yang disusun benar-benar menyentuh persoalan riil di lapangan, seperti zona aman sekolah, layanan ramah anak, perlindungan perempuan kepala keluarga, hingga akses layanan bagi penyandang disabilitas.

“Kita ingin program yang dilahirkan tidak netral gender, tetapi benar-benar adil dan merata. Artinya, setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan berbeda dari masing-masing kelompik,” pungkasnya.

Melalui pemahaman ini, kualitas program dan kegiatan perangkat daerah semakin inklusif serta mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada keadilan sosial yang berkelanjutan. (Ta)

Bagikan

Subscribe to Our Channel