TANJUNG REDEB – Salah satu program prioritas Pemkab Berau yang mulai terwujud adalah pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Jalan Poros Limunjan. Pembangunan gedung ini dipastikan tuntas pada akhir tahun.
Namun, rencana peluncuran pada Januari 2026 mendatang terancam tertunda karena pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) tidak masuk dalam anggaran tambahan 2025.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan bahwa pembangunan fisik BLK sebenarnya berjalan sesuai jadwal. Hanya saja, fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan tanpa kelengkapan peralatan pelatihan yang seharusnya dianggarkan bersamaan.
“Bangunannya selesai Desember 2025. Sebenernya target kita Januari tahun depn sudah bisa launching. Tapi sarprasnya tidak masuk di anggaran tambahan, jadi kita belum bisa launching awal tahun nanti,” ujar Zulkifli, ditemui Senin (1/12).
Ia menegaskan, sarpras merupakan komponen penting untuk memulai pelatihan tenaga kerja. Tanpa peralatan tersebut, BLK belum bisa menjalankan fungsi utamanya dalam meningkatkan keterampilan pencari kerja sesuai kebutuhan industri.
Menurut Zulkifli, keberadaan BLK sangat mendesak mengingat semakin banyak perusahaan yang masuk ke Berau dan membutuhkan tenaga kerja terlatih.
“Perusahaan datang sounding ke kami, selalu menanyakan soal kesiapan SDM dan BLK. Sementara saat ini kita belum punya BLK yang bisa langsung difungsikan. Kalau peralatannya tidak tersedia, Januari ya belum jalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan industri di Berau, khususnya sektor pertambangan menuntut tenaga kerja dengan keterampilan operator hingga mekanik. Ketidaksiapan BLK membuat daerah kerap tidak mampu memenuhi permintaan tersebut sehingga perusahaan merekrut pekerja dari luar daerah.
Zulkifli juga membuka peluang dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, hingga kini belum ada komitmen yang benar-benar dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sarpras BLK. “Kita harapkan CSR ikut membantu, tapi realisasinya belum ada. CSR kan kewenangan perusahaan masing-masing,” jelasnya.
Terkait tidak masuknya pengadaan sarpras dalam anggaran tambahan 2025, Zulkifli mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebabnya. Ia menilai hal itu berkaitan dengan prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
“Saya tidak bisa menyalahkan siapa pun. Yang punya kewenangan anggaran lebih tahu kondisi keuangan daerah. Yang jelas saya hanya berusaha membangun SDM Berau sebaik mungkin,” tutupnya. (Adv/Ard)