TANJUNG REDEB — Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Berau terus mendorong percepatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tinggal di hunian yang aman dan layak.
Namun, proses validasi dan verifikasi data penerima bantuan masih menjadi tantangan utama yang menghambat percepatan realisasi program.
Kepala Bidang Perumahan Perkim Berau, Juli Mahendra, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan aplikasi SIRAP ULIN sebagai platform unggahan data penerima bantuan oleh kampung dan kelurahan.
“Sistem sebenarnya sudah lengkap. Kalau kelurahan dan kampungnya proaktif, mudah. Tetapi kampung jauh terkendala jaringan, sehingga kurang mengunggah data,” ujar Juli beberapa waktu lalu.
Akibat keterlambatan pengunggahan data, Perkim masih harus turun langsung menjemput data ke kampung-kampung untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari sasaran bantuan.
“Kami tidak ingin warga yang berhak kehilangan kesempatan hanya karena masalah jaringan atau administrasi. Karena itu, mau tidak mau kami tetap harus menjemput bola,” tegasnya.
Untuk menjamin keadilan dan efisiensi, Perkim juga memprioritaskan kampung dan kelurahan yang mengajukan proposal secara lengkap dan sesuai persyaratan.
“Kalau datanya lengkap dan proposalnya siap, tentu diprioritaskan. Itu bentuk keadilan. Semua bisa mendapat giliran asal mengikuti prosedur,” jelas Juli.
Selain melalui APBD dan program pusat, pembangunan hunian layak juga didukung sektor swasta melalui CSR pihak ketiga juga berkomitmen membangun 500 unit rumah bagi warga lingkar tambang. Target tahunan perusahaan adalah 100 unit rumah per tahun, namun realisasi tahun ini baru sekitar 50 unit.
“Realisasi memang belum maksimal, tetapi komitmen perusahaan cukup besar. Ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Dengan progres saat ini, penyelesaian total 500 unit diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari lima tahun. Perkim berharap kolaborasi pemerintah dan CSR dapat semakin kuat agar capaian pembangunan rumah dapat dipercepat.
Juli menegaskan bahwa program renovasi dan pembangunan rumah layak huni di daerah bukan sekadar serapan anggaran, melainkan bagian dari indikator pembangunan nasional melalui program “3 Juta Rumah”.
“Renovasi rumah ini bagian dari kinerja nasional 3 juta rumah. Jangan sampai program RTLH ini hilang karena sangat berdampak pada masyarakat. Ini menyangkut martabat tempat tinggal warga,” tegasnya.
Perkim optimistis realisasi RTLH akan terus meningkat melalui peningkatan koordinasi dengan kampung/kelurahan, percepatan penginputan data SIRAP ULIN, dan perluasan kemitraan CSR.
“Kalau semua bergerak bersama pemerintah, kampung, perusahaan maka percepatan akan terjadi. Harapan kami, setiap tahun jumlah rumah layak huni di Berau terus bertambah,” tutupnya. (Adv/Ky)