TANJUNG REDEB – Wajah kota terus ditata agar lebih cantik dan bisa menjadi daya tarik wisatawan. Seperti di lahan eks kebakaran ujung Jalan Jend Ahmad Yani, yang akan disulap menjadi ikon baru Berau.
Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), lahan di samping dermaga Rajanta itu, akan diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH) terpadu.
“Lahan itu akan kita jadikan ruang terbuka hijau atau ruang publik, bukan hanya sekedar landmark. Kawasan ini akan jadi ikon baru kota, sekaligus meningkatkan fungsi lingkungan di sekitar sungai,” ujar Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Disperkim Berau, Anang Wahananto ditemui beberapa waktu lalu.
Lahan seluas sekitar 8.000 meter persegi itu akan difungsikan sebagai ruang publik sekaligus kawasan wisata tepi sungai. Lokasi ini memang memiliki potensi besar karena berada di kawasan strategis yang berdekatan dengan Dermaga Rajanta, salah satu akses utama penyeberangan masyarakat dari Tanjung Redeb menuju Gunung Tabur
“Di sana kan juga ada kawasan wisata kuliner, nanti bisa saling terhubung. Harapannya, kawasan ini bisa hidup dan menjadi wajah baru kota yang lebih hijau dan tertata,” tambahnya.
Meski desain perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) telah rampung sejak 2024, pelaksanaan proyek belum dapat dimulai. Ini karena masih menunggu proses pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan, serta pengamanan sungai berupa pembangunan turap yang menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Kalimantan V.
Anang menyebutkan, proyek pembangunan tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar Rp40 miliar yang bersumber dari APBD Berau. Meski begitu, pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak luar jika memungkinkan.
Kawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik seperti area parkir mobil, dermaga wisata rajjanta, amfiteater, kafe, ruang baca, taman bermain, menara pandang serta promenade dengan tanaman khas tepian sungai seperti pohon prangat atau bakau untuk menjaga ekosistem alami.
“Untuk pelaksanaan fisik proyek belum bisa dipastikan dalam waktu dekat. Selain menunggu penyelesaian lahan, pemerintah juga menghadapi efisiensi anggaran pada tahun depan, sehingga prioritas akan diberikan pada program yang lebih mendesak,” tutupnya. (Adv/Ard)