TANJUNG REDEB – Pemerintah berencana menetapkan satu harga untuk LPG bersubsidi 3 kilogram. Hal ini mencuat lantaran adanya sistem yang sama untuk BBM, dan dianggap berhasil. Namun, apakah penerapan itu nantinya juga bisa menjadi solusi sering hilangnya gas melon ini khususnya di Kabupaten Berau?
Kelangkaan gas melon di Berau sudah terjadi sejak lama, dan belum ada solusi konkrit menyelesaikan permasalahan ini. Regulasi penyaluran yang tidak benar, dianggap pemicu masalah. Bahkan, hal ini juga yang menyebabkan harga LPG bersubsidi itu melambung tinggi.
Ditemui seusai rapat dengan para agen, pangkalan dan sub penyalur gas melon beberapa waktu lalu, Kabid Bina Usaha dan Perdagangan Hotman Silalahi menjelaskan, bahwa pihak Pertamina memang mewacanakan untuk melakukan pemerataan harga.
Beberapa universitas, dikatakannya tengah melakukan kajian mengenai penentuan satu harga nasional LPG subsidi, yang akan direalisasikan tahun 2026 mendatang.
“Memang kita masih menunggu apakah pihak Pertamina akan menerima kajian tersebut atau tidak. Kami berharap juga jika disetujui, sebaiknya segera dikonfirmasi ke daerah,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi dalam pendistribusian Gas LPG juga menjadi pertimbangan hingga akan dilakukannya pemerataan harga gas LPG secara nasional. Namun karena kondisi geografis sebuah daerah atau perkampungan yang tidak semuanya sama, maka penetapan satu harga kemungkinan tidak mudah dilakukan di Berau.
“Beberapa kajian inilah yang akan menjadi penentu ditetapkannya harga LPG secara nasional, karena perhitungannya diambil dari sample harga yang terdekat dan terjauh. Disesuaikan dalam regulasi anggaran penetapan harga,” tutupnya.(ard)