246 Desa Di Kaltim Masih Blank Spot, Faisal Sebut Pemprov Kaltim Fokus Untuk Persoalan Jaringan Di Desa

Anews.id, Samarinda – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur (kaltim), Muhammad Faisal menyampaikan 246 Desa di Kaltim masih belum mendapatkan Internet 4G (Blank Spot).

Pasalnya, ia menilai bahwa Kaltim merupakan salah satu Provinsi terluas kedua setelah Papua, dan memiliki potensi sumberdaya alam yang memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km2.

 “Kalau dipresentasi 23,70 persen, tapi itu data saya ambil di 2021,”ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim Muhammad Faisal saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Pembahasan Progres dan Target Pembangunan Desa-Desa 3435 Non 3T Infrastruktur dan Layanan Seluler Teknologi 4G tahun 2022 wilayah Kalimantan, di Swiss-Belhotel Jum’at. (20/5/2022).

Selain itu, Faisal menambahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat serius untuk menuntaskan persoalan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah yang ada di Kaltim. Agar semua masyarakat Kaltim bisa menikmati jaringan informasi, sehingga tidak tertinggal jauh dengan masyarakat di Provinsi lainnya. 

Faisal menjelaskan masih banyak daerah  yang belum tersentuh jaringan sinyal komunikasi. Balnk Spot terjadi di Kaltim, sebutnya karena masih ada daerah yang tidak memiliki listrik, kemudian sumber daya manusia juga masih kurang dan ini menjadi PR yang sangat besar.

“Kaltim memiliki 10 Kabupaten dan Kota terdiri dari 103 Kecamatan, 162 Kelurahan dan 876 Desa. Ada data dari kecamatan yang sumber daya manusia tidak ada, jumlah penduduk banyak sekitar 1.000  dan juga blankspot,” jelasnya Faisal.

Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya telah memfasilitasi Kabupaten dan Kota koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DPR/DPRD

 Kemudian melakukan kerjasama dengan provider menggunakan jarongan FO, menghubungkan satu desa yang ada di jalur internet ke desa terdekat yang belum ada akses internetnya di 40 desa.

“Dengan akses internet desa dapat meningkatakan layanan ekonomi di desa, meningkatkan konektifitas antar pemerintah desa dengan Kabupaten dan Provinsi, serta meningkatkan sarana komunikasi dan tekomunikasi,” pungkasnya. (Yud/adv/Kominfo)