TANJUNG REDEB — Meskipun secara fisik bangunan gedung Walet RSUD Abdul Rivai telah tuntas dikerjakan, namun sampai saat ini pelayanan yang diberikan belum bisa maksimal. Salah satunya belum adanya fasilitas lift yang akan dipergunakan untuk membawa pasien ke lantai dua dan tiga.
Belum adanya fasilitas pendukung itu, membuat pelayanan yang direncanakan berada di lantai atas gedung hijau tersebut belum dapat dioperasikan dalam waktu dekat. Sementara, saat ini baru lantai dasar yang digunakan sebagai IGD.
Direktur RSUD Abdul Rivai, dr. Jusram, mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengupayakan pengadaan lift sejak akhir 2025 lalu. Namun, proses tersebut gagal terealisasi karena vendor tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.
Akibatnya, manajemen rumah sakit pun mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak sekaligus memasukkan vendor tersebut ke dalam daftar hitam.
“Kami tidak mau membayar tanpa barang. Vendor itu juga sudah kami blacklist,” ujar Jusram, ditemui beberapa waktu lalu.
Keputusan pemutusan kontrak berdampak pada anggaran yang telah disiapkan. Dana sekitar Rp4 hingga Rp5 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan lift, terpaksa dikembalikan ke kas Pemerintah Kabupaten Berau.
Padahal, keberadaan lift tersebut menjadi syarat penting untuk mengoperasikan dua lantai atas Gedung Walet. Jusram menjelaskan bahwa lantai dua direncanakan sebagai instalasi bedah sentral, sementara lantai tiga akan difungsikan sebagai ruang Intensive Care Unit (ICU).
“Kalau lift sudah terpasang, sebenarnya semua sudah siap. Lantai dua untuk bedah sentral dan lantai tiga untuk ICU. Kapasitas ICU bisa sampai 18 tempat tidur. Nantinya ICU yang ada sekarang akan dipindahkan ke atas,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengadaan lift di fasilitas rumah sakit tidak bisa dilakukan sembarangan. Setidaknya dibutuhkan empat unit lift dengan fungsi berbeda untuk memenuhi standar operasional prosedur (SOP), yakni lift pasien, petugas, barang bersih, dan barang kotor.
“Alurnya harus dipisah, tidak bisa dicampur. Itu sudah menjadi standar pelayanan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Jusram mengaku pihaknya kini tengah mencari langkah alternatif pembiayaan agar pengadaan lift dapat segera direalisasikan. Salah satu opsi yang ditempuh adalah mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi untuk pengadaan lift tersebut.
Selain itu, manajemen juga berencana mengusulkan kembali anggaran yang sebelumnya telah dikembalikan ke kas daerah agar dapat dialokasikan ulang untuk proyek yang sama.
“Kami sudah ajukan ke provinsi, mudah-mudahan bisa dibantu. Selain itu, kami juga akan minta kembali anggaran yang kemarin dikembalikan, supaya bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. (Ard)