A-News.id, Tanjung Selor – Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun 2023 turun sebesar 0,32 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di Tanjung Selor, Selasa (24/1/2024).
“Tingkat pengangguran terbuka di Kaltara pada tahun 2022 sebesar 4,33 persen, turun menjadi 4,01 persen pada tahun 2023,” kata Zainal.
Penurunan tingkat pengangguran ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja pemerintahan daerah (Pemda) Provinsi Kaltara dalam dua tahun terakhir. Indikator lainnya adalah kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 1,05 poin, dari 71,83 poin pada tahun 2022 menjadi 72,88 poin pada tahun 2023.
Selain itu, angka kemiskinan ekstrem di Kaltara juga turun sebesar 0,23 persen, dari 0,86 persen pada tahun 2021 menjadi 0,63 persen pada tahun 2022.
“Kami bersyukur angka kemiskinan ekstrem di Kaltara lebih rendah dari angka kemiskinan ekstrem nasional,” kata Zainal.
Indeks gini (Gini Ratio) di Kaltara juga mengalami penurunan, dari 0,285 menjadi 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat Kaltara cenderung lebih baik.
“Angka ini dipengaruhi masyarakat yang bekerja di sektor padat karya,” kata Zainal.
Zainal berharap kondisi karakteristik Kaltara yang berbeda dari segi demokrasi, wilayah, dan kapasitas anggaran dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat, mendapat kategori tertentu dalam hal penilaian dari pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, memuji keberhasilan Kaltara dalam dua tahun terakhir.
“Nilai Kaltara itu 2,9 sekian tinggal sedikit lagi. Ya walaupun posisi kategori sedang, sesunguhnya tinggi itu nilainya,” kata Akmal.
Akmal juga membeberkan bahwa kelemahan Kaltara hanya teknis.
“Persoalan Kaltara ini hanya teknis, tetapi secara umum kinerja Kaltara bagus,” kata Akmal.
Akmal mengatakan, pihaknya akan melakukan penilaian kinerja antara sesama daerah yang dalam hasil pemekaran. Hal ini karena tidak adil jika membandingkan kinerja Kaltara dengan daerah induk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Nanti kami akan melakukan penilaian dengan daerah hasil pemerkaran juga, kedepan saya yakni Kaltara akan mendapat nilai nomor 1,” harap Akmal.(*)