TANJUNG REDEB – Harapan hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau kembali bergeser dari target awal. Proposal pembangunan tahun 2025 dinyatakan belum dapat diproses pemerintah pusat lantaran lahan yang diajukan di Gunung Tabur belum memenuhi kriteria “siap bangun.”
Program nasional ini mensyaratkan daerah menyediakan lahan datar seluas 5–10 hektare yang benar-benar siap konstruksi, sementara Gunung Tabur baru sampai tahap cut and fill atau land clearing. Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, membenarkan keterlambatan tersebut.
“Kita baru sampai cut and fill atau land clearing. Itu juga biayanya sangat terbatas. Jadi sampai mana cakupan land clearing belum bisa kita pastikan,” ungkapnya. Rabu, (19/11/2025).
Ia menegaskan, penolakan proposal oleh pusat terjadi karena lahan belum memenuhi standar teknis. “Pusat mintanya lahan benar-benar flat dan siap bangun. Kita saat itu belum siap.”
Ia Mengatakan Berau ternyata bukan satu-satunya daerah yang menghadapi problem serupa.
“Aceh, Kutai Timur, dan wilayah Kalimantan Timur lainnya pun kesulitan. Mencari tanah rata 5–10 hektare itu bukan hal mudah,” tambahnya.
Kondisi ini membuat langkah percepatan menjadi penting agar Kabupaten Berau tidak kembali tertinggal dalam program pendidikan tersebut.
Meski mendapat kendala, Dinas Sosial tetap mengebut persiapan dan menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat.
“Kita tetap siapkan semampunya. Kalau nanti pusat memberi informasi untuk dilanjutkan, mudah-mudahan kita sudah siap,” jelas Iswahyudi.
Untuk saat ini, lokasi Gunung Tabur belum dapat digunakan, dan opsi pencarian lahan alternatif masih terbuka.
“Saat ini iya, belum masuk kategori siap membangun, dan untuk lahan mana nanti yang akan dibangun kita masih melihatlah dimana yang cocok,” pungkasnya. (Adv/ky)