A-News.id, Tanjung Redeb – Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar, beberapa bulan terakhir tidak berfungsi. Pasalnya, sejumlah peralatan mesin mengalami kerusakan.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Berau terkait permasalahan IPA Tabalar Ulu, Senin (22/5/2023).
Memang IPA Tabalar Ulu selesai dibangun akhir tahun 2018 dengan anggaran sekitar Rp 17 miliar dari APBN. Namun saat itu tidak bisa difungsikan karena bendungan mengalami jebol. Kemudian pada tahun 2020 lalu, kembali dilakukan perbaikan dengan anggaran kurang lebih Rp 4 miliar.
Kepala Kampung Tabalar Ulu, Sukrisno, mengatakan bahwa sejak lima bulan terakhir IPA Tabalar Ulu sudah tidak berfungsi. Sebab beberapa fasilitas pengolahan air bersih itu mengalami kerusakan.
“Kendala utamanya penyedotan dari sungai penuh lumpur. Jadi tidak bisa difungsikan,” ujarnya.
Ditambahkan BPK Tabalar Ulu, Rudi Panggabean, masyarakat setempat berharap agar persoalan ini ada solusi sehingga masyarakat bisa kembali menikmati air bersih dari IPA tersebut.
“Kami ingin ada solusi. Karena kalau tidak difungsikan, maka fasilitas yang dibangun dengan anggaran Rp 17 miliar itu cuma sia-sia,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan di lokasi. Hanya saja, pihaknya belum bisa melakukan penanganan karena sampai sekarang IPA tersebut belum diserahterimakan.
“Karena biaya operasional sangat berat bagi kami, maka ketika diserahterimakan kepada kami, semua sudah siap sesuai standar. Karena kalau tetap dipaksakan beroperasi dengan kondisi yang ada, maka kualitas air tidak bisa terpenuhi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan. Kami yang kena masalah. Ini yang jadi kendala kami,” beber Saipul Rahman.
Dijelaskannya, untuk pengelolaan IPA di kampung-kampung, pihaknya cukup kesulitan biaya operasional. Pasalnya untuk biaya operasional tahun lalu setelah audit, Perumda Air Minum Batiwakkal mengalami kerugian Rp 200 per kubik.
“Harga pokok produksi kami rata-rata Rp 4.900. Sementara tarif kita Rp 4.700. Jadi minus Rp 200. Ini kesulitan kami dan sudah kami sampaikan kepada kepala kampung,” jelasnya.
Namun jika masyarakat mau mengelola sendiri, pihaknya siap memfasilitasi dalam artian melakukan penguatan SDM atau tenaga kerja melalui pelatihan. “Kemudian kami lakukan pendampingan,” ujarnya.
“Opsi ini sudah kami sampaikan. Dari kepala kapung meminta PDAM yang mengelola. Kalau memang mau dikelola PDAM, kami siap dengan segala konsekuensi. Karena PDAM ini tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi lebih kepada pelayanan, meski kami ditugaskan juga mencari laba,” imbuhnya. (to)