A-News.id, Tanjung Redeb – Ketua Gabungan Pelaksana Nasional Konstruksi (Gapensi) Berau, Imam Sururi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar melaksanakan perencanaan penataan kawasan kumuh di wilayah Tanjung Redeb.
Menurut Imam, sejauh ini penataan kawasan kumuh di Bumi Batiwakkal, belum terlaksana dengan baik. Dimana, saat ini banyak pekerjaan di permukiman penduduk yang masih dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, hal itu menyebabkan pembangunan tidak terstruktur. Dan tidak sedikit yang berdampak buruk terhadap masyarakat.
Diakuinya, banyak pengerjaan proyek di Berau yang dilaksanakan berupa PL, dengan nilai maksimal Rp 200 juta rupiah. Dengan maksimal panjang jalan hanya 65 meter.
“Itu belum tentu dilanjut di tahun selanjutnya. Tentunya, itu akan menjadi persoalan baru buat masyarakat,” ujarnya.
Dijelaskannya, tidak sedikit juga jalanan yang dibangun tidak disertai dengan adanya drainase. Sehingga, ketika hujan terjadi air hujan menggenangi rumah warga.
“Persoalan sekarang, tidak sedikit jalan yang elevasinya lebih tinggi dari pada rumah warga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Imam menyebut, sudah pernah mengusulkan persoalan tersebut ke Dinas Perkim dan PUPR. Kendati demikian, hingga saat ini persoalan tersebut belum bisa teratasi.
“Kami baru dapat kabar, bahwa PUPR bakal melaksanakan pembangunan drainase di beberap lokasi,” ungkapnya.
Diharapkannya, apa yang menjadi harapannya bisa difasilitasi oleh Pemkab Berau.
“Kalau perencanaan kawasan ini bisa terlaksana. Tentunya, ada fisik yang bisa dilihat bahwa Bupati telah mengatasi persoalan kawasan kumuh di Berau,” tandasnya. (Poh)