A-News.id, Tanjung Selor — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tahun 2023.
Pansus ini dibentuk setelah Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang dan Wakil Gubernur Yansen Tipa Padan menyampaikan LKPJ 2023 kepada DPRD Kaltara, Senin (18/3).
Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan, Pansus akan bekerja selama 30 hari untuk menyelesaikan evaluasi LKPJ.
“Kita akan buat program kerja dengan waktu 30 hari kerja untuk mengantisipasi waktu puasa dan hari libur nantinya,” kata Albert.
Dia meminta tim Pansus bergerak cepat dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu.
“Kita berharap secepatnya membuat rencana kerja dari Pansus itu, kirim ke fraksi-fraksi. Hari ini kita mengutus siapa-siapa yang akan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan 2023,” kata Albert.
Sementara itu, Zainal A Paliwang mengatakan, realisasi penguna anggaran yang disampaikan melalui LKPJ mencapai 90 persen.
“Tahun 2023 itu realisasinya lebih baik dibanding tahun 2022. Namun, di dua tahun ini terjadi peningkatan terutama kemiskinan ekstrim,” kata Zainal.
Dia optimis Kaltara tetap mempertahan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Insyallah di tahun ini, kita dapat WTP sehingga Kaltara ini secara berturut-turut bisa 10 kali dan pastinya akan mendapatkan apresiasi pemerintah,” harapnya.
Zainal juga menekankan kepada pengguna anggaran agar menggunakan dan mengelola keuangan tepat sasaran dan dapat dirasakan serta dinikmati masyarakat. (Lia)