TANJUNG REDEB – Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui kerja sama antar lintas sektor mendorong komitmen dan keseriusannya dalam mengantisipasi terjadinya tindak perdagangan orang di Kabupaten Berau.
Hal ini disampaikan langsung Bupati Berau Sri Juniarsih, saat membuka Rapat Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektoral Pencegahan TPPO Tahun 2025, yang digelar bersama instansi vertikal, lembaga hukum, aparat keamanan, serta organisasi masyarakat.
“Berau ini wilayah kecil tapi sangat rawan. Kita berbatasan dengan Kaltara, Sulawesi, Filipina, hingga Malaysia. Mobilitas masyarakat sangat tinggi, sehingga resiko TPPO tidak bisa dianggap remeh,”. ujarnya.
Sri Juniarsih juga menyoroti fakta bahwa banyak korban TPPO di Indonesia merupakan anak-anak dan remaja dengan latar belakang ekonomi rendah dan pendidikan terbatas.
“Mereka diiming-iming pekerjaan atau disekolahkan. Padahal ujungnya adalah eksploitasi,” tambahnya.
Ia juga memberikan perhatian khusus kepada komunitas majelis taklim, yang menurutnya salah satu kelompok paling efektif dalam menyebarkan edukasi pencegahan TPPO.
“Majelis Taklim di Berau itu jangkauannya besar. Sangat efektif untuk menyampaikan pesan agar tidak mudah percaya pada tawaran kerja ilegal,” jelasnya.
Ia juga meminta kepada DPPKBP3A turun langsung ke komunitas Majelis Taklim untuk memberikan pemahaman yang lebih dekat dan menyentuh masyarakat.
Menutup sambutannya, Sri Juniarsih menegaskan tindakan ini harus dilakukan dengan strategi nyata di lapangan. Mulai dari pengawasan di bandara, pelabuhan, akses kampung, hingga edukasi ke masyarakat.
“Saya tidak ingin kegiatan ini hanya seremoni. Harus ada tindakan setelahnya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah terjadi, prosesnya akan lebih sulit,” pungkasnya. (Adv/Ta)