ANEWS, Berau – Bagi para istri yang diceraikan suami yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah sudah menetapkan regulasi bahwa mantan istri diperbolehkan menuntut setengah dari gaji mantan suaminya.
Aturan tuntutan hak setengah gaji suami berstatus PNS itu diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Regulasi ini kemudian mengalami perubahan setelah keluarnya PP Nomor 45 Tahun 1990.
Dalam pasal 8 ayat (1) PP 10/1983 menyatakan “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknyaâ€.
Dalam pasal 8 ayat 5 berbunyi, “Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminyaâ€.
Sementara apabila istri juga masih berstatus PNS, maka suami yang menceraikan istrinya juga tetap wajib memberikan sebagian gajinya untuk mantan istrinya.
Hak gaji untuk istri tak bisa diberikan apabila perceraian terjadi karena istri melakukan perbuatan zina, melakukan KDRT terhadap suami, dan istri meninggalkan suami tanpa izin selama dua tahun berturut-turut.
Berikut alasan PNS dibolehkan bercerai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 8 Tahun 1983:
- Salah satu pihak berzina
- Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudu yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukum yang lebih berat
- Salah satu pihak melakukan KDRT
Artinya, syarat istri bisa menuntut setengah gaji suami bisa dipenuhi, jika gugatan cerai berasal dari pihak suami yang bekerja sebagai ASN.
Sementara itu bagi yang sudah memiliki anak, gaji suami berstatus PNS dibagi menjadi tiga, yakni sepertiga untuk suami, sepertiga untuk anak, dan sepertiga untuk istri yang diceraikan.
Selain itu, hak mendapatkan gaji mantan suami yang bekerja sebagai PNS juga akan hilang, jika bekas istri di kemudian hari akan kembali menikah.
“Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi,” bunyi pasal 8 ayat (7).(dikutip dari: kompas.com/jul)