A-News.id, TANJUNG SELOR – Ratusan Massa terdiri buruh, aliansi mahasiswa dan supir truk menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kaltara, Kamis (28/12/2023).
Aksi ini buntut kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Bulungan belakangan ini.
Panjang antrean di pengisian BBM, menuai aksi para massa hingga turun ke jalan meminta kepada para pihak terkait menindaklanjuti permasalahan kelangkaan BBM di ibu kota Kaltara.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi demo di depan kantor DPRD Kaltara, Zulfikar, dalam orasinya meminta, pemerintah menindak oknum aparat dan petugas yang terlibat dalam penyimpangan BBM.
Tuntutan tersebut juga diberikan kepada instansi terkait untuk memberi sanksi serta melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Bumi Tenguyun.
Selain itu, mereka juga meminta kepada Pemprov Kaltara melakukan penambahan kuota BBM bersubsidi di Kaltara, khususnya Bulungan.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bustan, menambahkan Pemprov Kaltara sangat mendukung adanya empat tuntutan aksi yang dilayangkan. Hal itu karena Kaltara dalam masa pembangunan sehingga berkaitan dengan BBM ini menjadi roda dalam mewujudkannya.
“Apa yang disampaikan massa aksi ini kami (Pemprov) Kaltara juga dukung. Tentu, kita dukung dan hargai apa yang disampaikan. Sebab ini berpengaruh terhadap segala proses produksi dan konstruksi pembangunan yang dilakukan,” jelasnya.
Dia juga memastikan, seluruh pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baik Kabupaten/Kota atau Provinsi menindaklanjuti antrean BBM yang selama ini mengular dan sangat meresahkan masyarakat, terkhusus para sopir truk.
Terhadap permasalahan ini, pada tahun 2024 Kabupaten Bulungan mendapat persetujuan kuota BBM Subsidi.
“Tahun 2024 itu diusulkan kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) solar sebanyak 14.289.60 Kilo Liter (KL) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Kaltara 31.550,37 Kl. Bulungan yang disetujui sebesar JBT 13.779 Kl 2023, sedangkan usulan JBT 13.646 Kl. Ini artinya kuota dipenuhi oleh pemerintah,” jelas Bustan.
Kuota BBM subsidi, lanjut dia sudah termasuk dengan jatah para produsen diberbagai produksi di Bulungan termasuk perusahaan yang beroperasi.
Lalu, terhadap adanya indikasi dugaan praktek penyelewengan BBM yang disebutkan oleh massa aksi, jika ditemukan beserta bukti yang dihadirkan akan ada sanksi tegas.
Hal sama juga disebutkan, Anggota DPRD Kaltara dari Komisi 4, Muhammad Saleh, guna mengurangi kelangkaan yang terjadi pihaknya akan mengawasi kegiatan SPBU di Tanjung Selor bersama instansi terkait.
“Kami akan membentuk pansus,” ujarnya.
Terhadap tuntutan aksi, pihaknya juga meminta pemerintah menambah kuota. Namun ternyata, lanjut dia, Pemprov Kaltara telah mengusulkan kuota yang dicari.
permasalahan saat ini bagaimana cara mengatasi kelangkaan BBM. Sebab, beredar informasi dari 8 ton kuota BBM khususnya jenis solar yang terjual hanya 3 ton.
“Yang jadi pertanyaan, kemana 5 tonnya. Makanya akan dibentuk pansus, mudah-mudahan awal Januari 2024 kita sudah aktif dan kita akan panggil mahasiswa. InsyaAllah kita rundingkan dan cari solusi,” beber Saleh.
Mengingat pihaknya juga tidak mengetahui secara pasti masalah dan penyebabnya. Namun dia akui permasalahan harga menjadi kendala.
“Masalah harga yang jauh harga subsidi. Kalau saya liat itu jauh dari Rp 6,700. Coba dari harga Rp 15 ribu jadi Rp 11 ribu mungkin bisa teratasi,” tutupnya. (*/Lia).