TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau bersama DPRD Berau resmi menandatangani nota kesepakatan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2026.
Agenda tersebut dirangkai dengan penyampaian enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai strategis untuk mendukung arah pembangunan daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengajuan Raperda ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kebijakan daerah melalui dasar hukum yang jelas.
“Untuk kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum,” tegasnya.
Enam Raperda yang diajukan meliputi penyelenggaraan pangan daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau 2025–2045, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pertanggungjawaban APBD 2025, perubahan APBD 2026, serta APBD tahun anggaran 2027.
Dalam pemaparannya, Bupati menyoroti pentingnya sektor pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin pemerintah daerah.
“Ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, regulasi terkait pangan diperlukan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan di seluruh wilayah Berau.
“Perlu diatur melalui peraturan daerah,” singkatnya.
Sementara itu, revisi RTRW 2025–2045 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Di sektor pertanian, Pemkab Berau juga menekankan perlindungan lahan pangan berkelanjutan sebagai langkah mengantisipasi alih fungsi lahan yang kian meningkat.
“Alih fungsi lahan harus dikendalikan,” tegasnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, tiga Raperda yang diajukan menjadi bagian dari siklus anggaran yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah.
“Ini bagian dari akuntabilitas keuangan daerah,” ucapnya.
Perubahan APBD 2026, lanjutnya, dilakukan agar kebijakan fiskal tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan kondisi terkini. Sedangkan penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Agar tetap adaptif dan tepat sasaran, dan mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” imbuhnya.
Bupati berharap, seluruh Raperda yang diajukan dapat dibahas dan disepakati bersama DPRD Berau sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapannya, tata kelola pemerintahan semakin baik,” pungkasnya.(Akm)