TANJUNG REDEB – Wacana pemasangan GPS di speed boat khususnya yang membawa wisatawan, oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Berau juga sudah dibicarakan dengan pihak teknis yang melakukan pengawasan jalur air, yakni Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Berau.
Petugas Kesyahbandaran KUPP Berau, Sukriadi, ketika ditemui beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa istilah GPS yang digunakan dalam rencana Dishub, pada prinsipnya mengarah pada fungsi pemantauan posisi kapal. Dalam praktik pelayaran, fungsi tersebut lebih optimal dilakukan melalui Automatic Identification System (AIS).
“Ini lebih akurat untuk pemantauan, yang selama ini sistem pengawasan hanya mengandalkan komunikasi radio dan telepon seluler, yang belum cukup menjamin keselamatan pelayaran, khususnya bagi armada speed boat yang melayani rute wisata,” jelasnya.
Menurutnya, pola pengawasan manual yang selama ini diterapkan pada armada speed boat memiliki keterbatasan, terutama saat terjadi kondisi darurat yang membutuhkan informasi posisi kapal secara cepat dan akurat.
AIS adalah perangkat pemantau berbasis satelit, yang memungkinkan pergerakan kapal terpantau secara real time dari pusat kendali. Melalui AIS, pergerakan kapal dapat dipantau langsung melalui layar Marine Control Center (MCC) milik KUPP. Sistem tersebut memungkinkan petugas mengetahui posisi kapal, arah pergerakan, hingga aktivitas kapal di suatu wilayah perairan.
“Rencana pemasangan AIS pada speed boat di Berau sudah diusulkan sejak tahun lalu ke Bupati Berau. Padahal AIS itu sangat penting, agar bisa gerak cepat saat ada kejadian,” tambahnya.
AIS sendiri saat ini sudah dipasang di Tug Boat atau kapal penarik tongkang Batu Bara. Sehingga semuanya terpantau dengan jelas melalui sistem di KUPP.
Untuk pengadaan perangkat, Sukriadi menyebut KUPP tidak memiliki anggaran khusus untuk menyediakan AIS. Selama ini, pemasangan AIS pada setiap kapal menjadi kewajiban masing-masing pemilik kapal.
“Kalau dari kami tidak ada anggaran untuk pengadaan alat seperti itu. Biasanya memang dari owner. Tapi kalau pemerintah daerah mau membantu, tentu itu lebih bagus dan bisa mengurangi beban masyarakat,” tutupnya. (Ard)