TANJUNG REDEB – Ditengah menurunnya dana transfer pusat, Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian penting agar stabilitas fiskal tetap terjaga dan program prioritas tidak terhambat.
Hal ini disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih saat menghadiri Paripurna dan menyampaikan nota keuangan APBD 2026 kepada DPRD. Bupati menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi salah satu fokus utama.
“Kami berkomitmen untuk cepat menentukan sasaran prioritas serta program yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujarnya, (24/11).
Salah satu strategi yang didorong adalah optimalisasi seluruh objek pajak daerah yang telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data wajib pajak sebagai dasar peningkatan akurasi penagihan. Langkah lain adalah memperkuat sistem pemungutan pajak secara digital.
“Penghimpunan data objek pajak, penentuan besaran pajak terutang, hingga penagihan akan diperkuat melalui sistem berbasis teknologi,” ujarnya.
Digitalisasi ini diharapkan menutup celah kebocoran dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
Pemkab Berau juga menyiapkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang tetap memperhatikan aspek legalitas dan kemampuan masyarakat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi pedoman utama dalam seluruh kebijakan peningkatan PAD.
Menariknya, ia juga memberikan perhatian khusus pada pelaku UMKM dan koperasi. Insentif berupa keringanan pajak reklame disiapkan untuk mendukung perluasan usaha.
“Ini bentuk dukungan kami agar UMKM bisa tumbuh lebih kuat dan memberi kontribusi ekonomi daerah,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan peningkatan kinerja perangkat daerah penghasil akan dilakukan dengan penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran. Seluruh perangkat daerah diminta aktif menggali potensi pendapatan baru tanpa memberatkan masyarakat.
Dengan strategi ini, Sri Juniarsih optimistis target PAD sebesar Rp450 miliar pada tahun 2026 dapat tercapai.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kepatuhan pajak demi keberlanjutan pembangunan,” tutupnya. (Adv/Man)