TANJUNG REDEB – Bukan rahasia umum lagi jika saat ini kampung telah mampu meningkatkan kesejahteraan warganya sendiri. Ini tak terlepas dari banyaknya anggaran yang masuk ke kampung, guna mempercepat pembangunan di sana.
Namun, dalam penggunaan anggaran itu, diharapkan kehati-hatian. Karena sudah ada beberapa yang ternyata menyalahgunakan hal itu bahkan tersandung masalah hukum.
“Kakam dan perangkat kampung khususnya harus lebih aware soal ini. Memang untuk penyerapan anggaran itu misalnya Alokasi Dana Kampung (ADK) juga harus maksimal, tapi tidak bisa asal-asalan. Program yang dijalankan dengan anggaran itu juga harus yang menyentuh masyarakat,” ujar salah satu anggota DPRD Berau, Feri Kombong beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, anggaran baik dari pusat dan daerah untuk kampung itu, memang sebagai motivasi agar kampung dapat menjalankan program yang kreatif dan inovatif, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan kampungnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, dengan berbagai sumber anggaran yang diperoleh dan dikelola pemerintah kampung, menjadikan pemerintah kampung dapat lebih leluasa menciptakan ide-ide yang terbaik.
“Sumber anggaran dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) yang nilainya tidak kecil. Pengelolaan yang maksimal dan inovatif diharapkan bisa menggerakkan ekonomi masyarakatnya,” tambahnya.
Kakam juga diminta bisa menggagas program yang terbaik. Terlebih, mampu memanfaatkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Kata dia, muaranya dapat menjadi sumber pendapatan baik bagi kampung itu sendiri dan menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
“BUMK jadi salah satu wadah mengelola anggaran. Saling kerjasama dengan jajaran pemerintah kampung dan masyarakat,” tutupnya.(adv/man)