TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih dengan tegas meminta agar semua praktik korupsi di segala sektor bisa dihilangkan. Hal ini ditegaskannya di setiap kesempatan, terlebih saat berhadapan langsung dengan para OPD khususnya di lingkup Pemkab Berau.
“Wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel. Saya minta agar mengutamakan keadilan dan keberpihakan pada masyarakat, serta terus menciptakan iklim birokrasi yang sehat, bebas dari praktik korupsi di segala aspek,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan dukungan pelaksanaan SPI yang dilaksanakan oleh KPK setiap tahunnya, yang tujuannya untuk memetakan potensi korupsi, merumuskan rekomendasi perbaikan, serta rekomendasi rencana aksi secara konsisten dalam dasar kebijakan pemerintah daerah.
Skor indeks hasil SPI rata-rata nasional tahun 2024 mencapai 71,53. Yang mana skor tersebut mengalami kenaikan dari capaian tahun 2023 yaitu 70,97. Kenaikan ini juga terjadi pada hasil SPI Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2024 dengan skor indeks 72,52, dimana pada tahun 2023 yaitu 69,68. Hasil ini menggambarkan kategori rentan. Yang membuat Bupati mengambil langkah serius dalam meningkatkan integritas Pemkab Berau.
“Saya mengharapkan keseriusan sekaligus peningkatan integritas jajaran Pemerintah Kabupaten Berau agar pelaksanaan pembangunan daerah ini semakin akuntabel, memiliki nilai manfaat besar bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 diharapkan juga dapat memberikan pemahaman, dukungan serta respons yang baik dari semua pihak dan capaian indeks integritas pada Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2025 lebih meningkat.
“Saya mendorong kepada kepada semua pihak baik itu internal perangkat daerah, eksternal pengguna layanan, dan eksper agar dapat mendukung serta menyukseskan SPI tahun 2025. Jangan takut untuk memberikan informasi dan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh KPK melalui frontier grup sebagai pihak ketiga melalui wa/email, berikan nilai yang baik jika memang kondisinya baik agar nilai kita bisa maksimal,” katanya.
Kemudian melalui Rakor Penilaian MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention). Yang merupakan indikator digunakan oleh KPK dalam mengukur upaya pencegahan korupsi di daerah. Ia mengharapkan kerjasama dan sinergitas dari semua pihak. (Adv/fan)