A-News.id, Tanjung Redeb — Persoalan Izin Usaha Pertambang (IUP) PT Supra Bara Energi (SBE) terus bergulir. Ada dua nomor SK yang masih jadi persoalan yaitu Nomor SK 303 atau 639.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, Sofyan Widodo sebut akan pelajari soal dua nomor tersebut. Menurutnya, SK nomor 639 harus dipelajari terlebih dahulu. Pasalnya, dirinya baru menjabat sebagai Kabag Hukum sekira satu bulan lamanya.
“Saya baru menjabat. Jadi saya belum tahu pastinya seperti apa terkait SK 639 tersebut, nanti kami akan telusuri dengan teman-teman di bagian hukum, mungkin seperti apa kita lihat dulu, saya juga belum pernah baca itu,” ujarnya.
Dikatakannya, jika benar PT SBE melanggar aturan tentunya akan ada teguran pengawasan dari Kementerian ESDM atau ESDM Provinsi. Untuk permasalahan tambang saat ini, Sofyan mengatakan pemda sendiri tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk melakukan pengawasan.
“Nanti kalau misalnya ada salah satu SK yang tidak diakui oleh ESDM, pasti ada surat semisal bahwa SK nomor sekian tidak teregistrasi oleh kementrian, otomatis harus kembali ke SK 303 itu,” jelasnya.
Untuk nasib lahan yang terlanjur ditambang, Sofyan menjelaskan seharusnya perusahaan PT SBE dapat mengacu ke SK yang nomor 303 tersebut.
“Nah kalau diluar itu, saya kurang paham,” ujarnya.
Sofyan menambahkan, untuk saat ini kementerian ESDM belum ada koordinasi dengan pihak Pemda Berau, karena dari birokrasi yang saat ini dijalani yaitu Kementerian langsung berhadapan dengan Pemerintah Provinsi.
“Mereka punya tim untuk mengawasi,” ujarnya.
“Jadi kalau untuk daerah, pimpinan daerah akan berkoordinasi dengan Provinsi lalu ke Kementerian,”
Sofyan menegaskan, seharusnya PT SBE menambang sesuai SK 303 yang dari Kementerian ESDM.
“Untuk sementara kita akui SK 303 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM itu, kalau 639 itu kita lihat dulu, karena akan kami cari tahu dahulu,” tandasnya. (poh).