Follow kami di google berita

Wagub Kaltara Beberkan Lompatan Pembangunan ke Staf Ahli Menkopolkam RI

Wagub Kaltara Beberkan Lompatan Pembangunan ke Staf Ahli Menkopolkam RI

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menyampaikan langsung berbagai capaian dan tantangan pembangunan di provinsi termuda Indonesia kepada rombongan Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) RI dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (9/7).

Dalam suasana penuh keakraban, Wagub menyambut hangat kedatangan tim dari Menkopolkam RI. “Kami berharap pertemuan ini membawa manfaat besar bagi kemajuan Kaltara, dan tentunya selaras dengan program nasional yang tengah berjalan,” ucapnya.

Dorong Percepatan Program Strategis Nasional
Wagub Ingkong menggarisbawahi bahwa Kaltara, sebagai provinsi muda, membutuhkan sinergi erat dengan pemerintah pusat untuk mengakselerasi pembangunan. Salah satu program unggulan yang sudah berjalan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana hingga Juli 2025, telah berdiri tiga dapur umum SPPg—dua di Nunukan dan satu di Tarakan.

Meski dihadapkan pada tantangan seperti lokasi, SDM, dan kontrol mutu, antusiasme masyarakat serta dukungan lintas sektor membuat program ini terus bergulir positif.
Sekolah Rakyat & Pemeriksaan Kesehatan Gratis Terus Digenjot
Program Sekolah Rakyat (SR) juga menjadi perhatian. Dua lahan masing-masing seluas 5 hektare di Desa Gunung Sari dan 8 hektare di Desa Ardi Mulyo telah diusulkan ke Kementerian Sosial RI dan sedang dalam tahap verifikasi.

Sementara itu, untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), progresnya telah mencapai 82 persen. Capaian ini tak lepas dari kehadiran program Prolanteraku (Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara) yang aktif menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil).

411 Koperasi Desa Aktif dan Koordinasi Lintas Instansi Diperkuat
Di bidang ekonomi kerakyatan, Kaltara telah membentuk 411 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk memperkuat sinergi lintas instansi dan menangani isu-isu strategis, Gubernur Kaltara telah mengeluarkan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/126/2025 tentang pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan optimalisasi peran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

Wagub pun menutup pertemuan dengan mengajak seluruh jajaran OPD Kaltara agar memanfaatkan kunjungan ini sebagai momentum penting untuk menjalin komunikasi dan meminta arahan langsung dari Staf Ahli Menkopolkam.

“Kita punya semangat besar untuk membangun Kaltara. Tapi semangat saja tidak cukup—kita butuh kolaborasi yang nyata,” tegas Wagub. (Lia)

Bagikan

Subscribe to Our Channel