TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya menjadikan program perhutanan sosial sebagai penggerak ekonomi berbasis lingkungan yang berkelanjutan.
Dukungan ini ditegaskan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam rapat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial 2026 di ruang RKPD Bapelitbang, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, perhutanan sosial tidak hanya berorientasi pada pelestarian hutan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.
“Program ini harus memberi manfaat ekonomi tanpa merusak hutan. Justru hutan dijaga, nilainya ditingkatkan, dan menjadi aset bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, komitmen tersebut diperkuat melalui program karbon hutan yang melibatkan 77 kampung di Berau. Setiap kampung menerima alokasi dana sekitar Rp 349 juta per tahun yang digunakan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mengembangkan potensi sumber daya di dalamnya.
Sri Juniarsih menilai, pendekatan ini menjadi solusi untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi. Edukasi kepada masyarakat juga terus didorong agar pemanfaatan hutan tetap berada dalam koridor keberlanjutan.
“Dampaknya bukan hanya untuk daerah, tapi juga nasional hingga global. Hutan kita punya peran penting bagi kehidupan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perencanaan strategis melalui dokumen master plan perhutanan sosial lima tahunan. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam mengintegrasikan program lintas sektor, mengingat sekitar 68 persen wilayah daratan Berau masih berstatus kawasan hutan.
Pemkab juga mendorong kolaborasi luas dalam pelaksanaan program ini. Keterlibatan pemerintah, masyarakat, NGO, dunia usaha, akademisi, hingga media dinilai krusial untuk memastikan pendampingan berjalan optimal.
“Tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi semua pihak agar program ini benar-benar berhasil,” katanya.
Ia menambahkan, peran sektor swasta dapat diperkuat melalui skema tanggung jawab sosial seperti CSR, kemitraan usaha, hingga mekanisme remediasi dan kompensasi lingkungan.
Dengan kolaborasi tersebut, perhutanan sosial diharapkan menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan di Berau yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
“Ini bukan sekadar program, tapi arah masa depan pembangunan kita. Hutan harus tetap lestari, masyarakat harus sejahtera,” pungkasnya. (Akm)