Pembangunan Oprit Jembatan Buluperindu Jadi Sorotan, PUPR Klarifikasi Proyek Tertunda
A-News.id, Tanjung Selor – Proyek pembangunan oprit jembatan di Buluperindu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Proyek yang awalnya direncanakan selesai pada Desember 2024 ini, ternyata masih berada dalam tahap awal pengerjaan meskipun anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp 2 miliar.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bulungan, Khairul, memberikan klarifikasi mengenai status proyek tersebut. Menurut Khairul, proyek tersebut mengalami adendum waktu, yang artinya ada penambahan durasi pengerjaan. Penundaan ini terjadi karena adanya beberapa kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk dua permasalahan yang mempengaruhi kelancaran proyek tersebut.
“Proyek ini memang sempat dihadapkan dengan dua masalah utama. Yang pertama, terkait dengan kegiatan pembangunan balai jalanan, yaitu jembatan pipa. Kedua, ada kendala dalam pemindahan tiang listrik yang prosesnya lebih lama dari yang diperkirakan,” jelas Khairul pada Rabu, 15 Januari 2025.
Khairul menambahkan, pemindahan tiang listrik yang menjadi tanggung jawab PLN mengalami keterlambatan, yang turut memperlambat progres proyek. Untuk itu, pihak PUPR mengadakan rapat koordinasi dengan inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang akhirnya merekomendasikan agar waktu pengerjaan diperpanjang.
“Dalam rapat itu, kami diminta untuk memberikan tambahan waktu sekitar 50 hari kerja. Jika nantinya masih ada kendala, ada ketentuan yang memperbolehkan perpanjangan waktu lagi hingga 40 hari,” ujarnya.
Khairul menegaskan bahwa meski progres proyek masih minim, pihaknya belum melakukan pembayaran progres pekerjaan. “Pembayaran progres masih nol, belum ada pembayaran sama sekali. Namun, permintaan dari Inspektorat dan KPK tetap kami laksanakan dengan prinsip kehati-hatian,” tambahnya.
Pembangunan oprit jembatan ini sebenarnya merupakan salah satu proyek strategis yang masuk dalam daftar sepuluh proyek prioritas Pemerintah Kabupaten Bulungan. Salah satu alasan utama dilanjutkannya proyek ini adalah terkait dengan asas manfaatnya. Khairul menyebutkan bahwa pengerjaan harus segera dilanjutkan karena kondisi di sekitar lokasi jembatan yang rawan longsor. “Mengingat potensi bahaya yang ada, proyek ini harus dilanjutkan untuk memastikan keamanan, bukan proyek siluman seperti yang dikatakan orang,” tegas Khairul.
Pihak PUPR memastikan bahwa pembayaran proyek akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dilakukan audit oleh Inspektorat. “Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan hasil audit Inspektorat, dengan pemotongan denda satu per mil per hari jika ada keterlambatan,” kata Khairul.
Proyek pembangunan oprit jembatan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran alur lalu lintas masyarakat di wilayah tersebut. PUPR berharap, meski ada beberapa permasalahan yang menghambat, proyek ini tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana dan selesai tepat waktu.
“Proyek ini penting untuk kelancaran transportasi di wilayah ini. Kami berharap progresnya bisa terus berjalan meski ada berbagai kendala di lapangan,” tutup Khairul.