Anews.id, Samarinda – M Udin, selaku Anggota Komisi I DPRD Kaltim memberikan imbauan kepada Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi dengan segera terkait program Rumah Layak Huni (RLH). Sebagai informasi, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berada di Kaltim pun merupakan sumber pendanaan RLH.
Ia menambahkan, berdasarkan pengamatan yang ia lakukan, dorongan perlu diberikan kepada Pemprov Kaltim agar dapat melakukan evaluasi terkait program RLH. Baginya, jumlah rumah masyarakat yang membutuhkan perbaikan masih banyak.
Akan tetapi, lokasi rumah yang berada di luar jangkauan perusahaan mengakibatkan perbaikan rumah untuk masyarakat tersebut belum dapat dilaksanakan. Alasannya, karena secara umum perusahaan bertanggung jawab dalam proses penyaluran dana CSR di sekitar lingkungan perusahaan saja.
“Kita mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar tambang, kan pasti tidak terakomodir. Jadi hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah,” papar Udin.
Sampai saat ini, sebanyak 10 perusahaan telah berkomitmen dalam upaya mempercepat proses pembangunan RLH di Kaltim. Pemprov Kaltim telah memberikan target sebesar ribuan RLH sebagai langkah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kaltim.
Namun demikian, ia memberikan apresiasi atas program yang dihadirkan sejak masa kepemimpinan Gubernur beserta Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023 tersebut, Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Berdasarkan hal ini, tanggung jawab atas peran dalam mewujudkan program RLH di Kaltim ini telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan terkait.
Salah satu politisi dari Fraksi Golkar tersebut memberikan informasi, Akmal Malik, selaku Pj Gubernur Kaltim akan melanjutkan perjuangan dalam melaksanakan program tersebut. Harapan besar ia miliki agar Akmal Malik dapat ikut serta melanjutkan program pembangunan yang telah ada sejak pemimpin terdahulu menjabat.
“Sekarang adalah tugas Pj melanjutkan program itu khususnya RLH. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bareng-bareng,” tutup Udin. (adv)