TANJUNG REDEB – Akses pendidikan yang sampai saat ini belum maksimal dirasakan hingga ke pelosok, menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Berau. Faktor ketimpangan jumlah tenaga pendidik antara wilayah perkotaan dan pedesaan, jadi salah satu penyebab permasalahan ini.
Hal tersebut dinilai turut memengaruhi pemerataan kualitas pendidikan di Bumi Batiwakkal, khususnya di daerah pedalaman dan pesisir.
Anggota DPRD Berau, Sutami, menilai belum meratanya distribusi guru menyebabkan sebagian wilayah kekurangan tenaga pengajar, sementara di kawasan perkotaan justru terjadi penumpukan.
“Pemerataan tenaga pendidik perlu menjadi fokus utama agar kualitas pendidikan di seluruh wilayah Berau dapat setara,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikanmya dalam rapat paripurna DPRD Berau terkait penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Selain itu, Sutami juga menyoroti rendahnya alokasi anggaran sektor pendidikan yang baru mencapai 14,28 persen dari total APBD. Menurutnya, angka tersebut belum memenuhi amanat konstitusi yang menetapkan minimal 20 persen untuk pendidikan.
“Pendidikan adalah kunci pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, pemerintah daerah perlu menambah porsi anggaran pendidikan di tahun-tahun mendatang serta memastikan penggunaannya tepat sasaran,” tutupnya. (Adv/Ard)