Follow kami di google berita

DPRD Minta Pemkab Surati Pemerintah Pusat

A-News.id, Tanjung Redeb – Terdampaknya satu pembangunan BTS di Kecamatan Kelay, atas tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Menteri Kominfo, ditanggapi DPRD Berau.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Madri Pani meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mendesak segera menyurati kembali Pemerintah pusat agar ada solusi untuk pemasangan menara BTS yang berada di Kecamatan Kelay.

“Kalau bisa di surati kembali agar segera ada solusi, jangan sampai menara itu gagal di bangun,  terlebih di Kampung Long Suluy sana sangat membutuhkan jaringan internet, ” Ujar Madri Pani.

Terlebih, Kampung Long Suluy tersebut sangat jauh dari jangkauan internet, karena posisi Kampung Long Suluy tepat berada di ujung Kabupaten Berau dan memiliki jarak tumbuh yang lumayan jauh dari pusat kota.

” Kampung itu kan sudah jauh dari pusat kota, dan disana itu masyarakat dan anak-anak sekolah pasti membutuhkan jaringan internet,  ya saya berharap agar segera di bangun menara BTS itu,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, di Bumi Batiwakkal masih ada daerah yang mengalami susah signal. Pemkab Berau berupaya untuk terus menyelesaikan persoalan tersebut.

Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi mengatakan, bahwa imbas dari kasus korupsi tersebut membuat Pemerintah Daerah (Pemda) Berau jadi terganggu dalam penyelesaian wilayah yang masih blankspot jaringan internet.

“Jadi pada tahun 2022 kemarin kita dapat empat program BTS, yang berada di Kecamatan Bidukbiduk satu unit, kemudian di Kecamatan Kelay ada dua kemudian satu berada di Kecamatan Segah,” ujarnya.

Ia membahkan, bahwa imbas dari kasus korupsi BTS tersebut membuat penyelesaian masalah blankspot di Kabupaten Berau jadi terkendala mengingat bahwa di Kabupaten Berau sendiri masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau sinyal internet.

” Jadi ada satu BTS yang terkena imbas dari kasus korupsi di kementerian Kominfo,  seperti pembangunan BTS yang berada di Kecamatan Kelay tepatnya di Kampung Long Suluy,” tambahnya.

Permasalahan yang menjadi kendala pembangunan BTS yang berada di Kampung Long Suluy selain imbas kasus korupsi, juga akses jalan menuju Kampung tersebut, mengingat kampung itu berada di paling ujung Kabupaten Berau.

“Akses menjadi salah satu kendala, karena tidak bisa menggunakan Akses darat, sungai, kemarin ada meminta rekomendasi dari udara menggunakan helikopter untuk mengangkut material BTS, kita sudah bersurat ke pemerintah pusat cuma belum ada respon,” tambahnya.

Dirinya berharap, bisa membangun satu BTS lagi maka bisa mengurangi kasus blankspot yang berada di Kabupaten Berau.

“Ya, ketika satu BTS itu bisa terbangun maka kita bisa mengurangi kasus blankspot yang ada di Berau,” tutupnya. (adv/Poh)

Bagikan

Subscribe to Our Channel