Follow kami di google berita

Demi Atasi Masalah Lahan yang Dialami Beberapa Sekolah, Komisi IV DPRD Kaltim Minta Pemprov Bentuk Satgas

(Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin/Ist)
(Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin/Ist)

Anews.id, Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim mengamati banyaknya permasalahan lahan yang terjadi pada beberapa sekolah di Kaltim dan meminta Pemprov Kaltim untuk segera melakukan pembentukan satuan tugas (satgas). Alasannya, karena dalam angka 40-50 persen sekolah dapat dipastikan memiliki permasalahan lahan.

Perihal tersebut diungkapkan oleh Salehuddin selaku anggota Komisi IV DPRD Kaltim. Ia menjelaskan bahwa perlunya terlibat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pembentukan satgas tersebut.

“Jadi bukan hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, tapi juga melibatkan BPKAD, bahkan badan pertanahan. Kemudian bisa berkoordinasi dengan pemkab dan pemkot terkait,” ujar Salehuddin.

Permasalahan lahan menjadi sangat vital. Hal ini menyebabkan Disdikbud Kaltim tidak dapat dengan leluasa dalam melakukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada suatu daerah jika terdapat permasalahan pada lahan tersebut.

Politisi Golkar itu mengungkapkan, permasalahan tersebut tidak akan terselesaikan jika hanya Disdikbud Kaltim yang menanganinya sendiri. Terlebih lagi, banyak usulan USB di Kaltim tetapi masih memiliki kendala di lahan.

“Itu juga jadi faktor pembangunan sekolah kita jadi terkendala dan mandek karena masalah lahan,” paparnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa kali rapat dengan BPKAD Kaltim. Dibenarkannya, OPD terkait memiliki tenaga yang terbatas dan rumitnya persoalan aset.

Ia menambahkan, koordinasi lebih dalam dengan pemerintah daerah terkait perlu dilakukan. Harapannya, agar lebih mudah terselesaikannya aset-aset yang ada. Selain itu, dalam hal pembangunan sekolah baru, Pemprov akan juga jauh lebih mudah.

“Problem proses transisi penyerahan aset sesuai payung hukum yang ada itu mestinya clear pada 2016. Tapi di Kaltim, hanya sebagian kecil yang diserahkan,” bebernya.

Diakui oleh Salehuddin, tidak maksimalnya Pemprov dalam hal pembangunan ruang belajar atau sekolah baru dipicu dari permasalahan lahan tersebut. Apalagi, sekolah akan mendapat bantuan jika benar-benar bebas dari permasalahan lahan. (Adv)

Bagikan

Subscribe to Our Channel