Ayatullah Resmi Nahkodai Komisariat Diponegoro HMI Cabang Berau

A-News.id, Tanjung Redeb — Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Umum Pengurus Cabang Berau Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Cabang Berau) Andi Alfian resmi melantik pengurus Komisariat Diponegoro HMI masa bakti 2022-2023. Acara itu berlangsung di Balai Mufakat (BM) pada, Minggu (19/6) siang.

Dalam prosesi pelantikan itu, Ayatullah Khomeini mengatakan ada tiga program utama HMI Komisariat di bawah kepemimpinannya, yakni, HMI Mengawal Pemberatasan Mafia Tanah, HMI Kaderisasi dan meneguhkan Komitmen Keisalaman dan Keindonesiaan.

Menurut Ayatullah, program-program ini ditujukan agar HMI Komisariat dapat mewarnai dan menjadi aktor revolusi society 5.0 serta untuk mencapai tujuan HMI.

“Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk memberantas mafia tanah. Hal ini melanjutkan program yang sudah dilaksanakan oleh pendahulunya Sofyan Djalil, pemusnahan mafia tanah akan lebih mudah karena Kementerian ATR sudah menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Perguruan Tinggi”. Rabu (15/6). Kata Ayatullah mengutip Program Kementrian Agraria dan ATR.

Sambungnya Ayatullah mengatakan, “Masalah mafia tanah harus sudah mulai mereda karena ada pejabat dari kepolisian dan kejaksaan, turun tangan dalam masalah ini, hanya saja di berau ini ada yang tidak terjamah persoalan tanah itu karena beberapa oknumnya itu kami duga seorang politisi, bahkan tanah ayah saya pun menjadi korban, dan sampe sekarang kami berharap kepolisian dapat menangkap oknum yang kami duga politisi tersebut, tapi yaa mau di apa namanya kami menduga oknum seorang politisi pasti back upnya kuat, jelas ini sindikat kriminal, karena kami menduga oknum politisi tersebut menyiapkan pengacaranya yang dulu, yang dimana kami menduga ia satu partai, tapi kami belum mengetahui perkembangan selanjutnya ini, jadi kita percayakan saja kepada pihak kepolisian Polres Berau. Apa lagi oknum tersebut mulai berselancar di masyarakat karena sebentar lagi momentum politik 2024, jangan sampai di momentum politik 2024 oknum-oknum tersebut dapat terpilih menjadi anggota DPRD di Berau, karena apa bila dasar awalnya mafia, pasti akhirnya tetap mafia, rakyat akan tersiksa, kami juga selaku mahasiswa akan selalu mencerdaskan masyarakat agar tidak memilih oknum-oknum mafia ini di tahun 2024 nantinya. Agar mereka musnah dari Kabupaten Berau ini.” kata ayatullah setelah mengutip program Kementrian Agraria dan ATR dalam keterangan tertulisnya

Dikatakan Ayatullah dirinya bersama pengurus HMI komisariat diponegoro akan menyusun manajemen pelaporan/komunikasi virtual, karena lewat pelatihan virtual ini sistem hubungan masyarakat kampung dapat menyampaikan persoalan di setiap Kampung mereka dan laporan laporan itu akan kita bawa sesuai arah konteks laporan tersebut, serta kaderisasi akan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

“Bentuk kehadiran yang lain, yakni kehadiran virtual, sangat dimungkinkan diterapkan dalam kebutuhan pergerakan mahasiswa dan kaderisasi” ujarnya.

Kemudian, lanjut Ayatullah, lewat program HMI Kaderisasi akan menambah kader-kader HMI secara kuantitas dan kualitas hingga dapat sangat berefek. Tidak hanya berorientasi sebagai komunitas intelektual tetapi bagaimana menghadirkan keadilan bagi Masyarakat Kabupaten Berau.

“HMI tidak sekadar menjadi komunitas intelektual, melainkan juga menjadi komunitas yang berorientasi pada keadilan. Bukan sekadar pada pemaksimalan ilmu yg dipelajari sebagaimana dalam sistem belajar, melainkan berorientasi pada semangat sosial dan pemerataan hak perlindungan hidup” paparnya.

Dijelaskan Ayatullah, dengan sumber daya kader dan jejaring yang tersebar di seluruh Indonesia, HMI akan menjadi gerakan pelaporan dan komunikasi besar yang mampu menjadi katalisator keadilan dan perlindunhan hak asasi manusia, muda di Indonesia.

“HMI berkewajiban membangun incubator keadilan dan HAM sebagai wadah di mana para korban, dididik agar berani melawan mafia tanah ini. Terdapat pendampingan dan bantuan akses pada jejaring HMI seluruh indonesia dan diselenggarakan pelaporan tersebut secara terencana dan berkelanjutan,” jelasnya.

“HMI kaderisasi juga akan melakukan kaderisasi di kampus, karena kita juga mau melihat keberpihakan kampus kampus islam yang ada di berau ini, karena sampai saat ini hmi tidak dapat masuk ikut berkontribusi karena ada pembatasan hak mahasiswa disini, padahal kita sama-sama tau bahwa kampus itu merupakan laboratorium kecil negara, sehingga kampus juga tidak dapat melanggar undang-undang kebebasan berserikat dan berkumpul, Semoga tahun ini kampus kampus tersebut dapat berubah dan memberikan peluang kepada seluruh mahasiswa baik dari label organisasi apa pun itu, kalau kita di tuntut ber-Akhlak dengan tafsiran akhlak tidak boleh mengkeritik kampus, maka pastinya para kader HMI di kampus islam ini otomatis menjadi tidak berakhlak karena rata rata pikiran keritis kader hmi tidak akan terbendung pasti selalu keluar dan mengkeritik kampus, bukan hanya kampus tetapi juga daerah, provinsi,dan bahkan pemerintahan pusat menjadi objek keritik para kader HMI, itu hal yg sudah terjadi dari zaman dulu dari tahun 1946 an dimana indonesia ini baru baru memploklamirkan Kemerdekaan di tahun 1945”.

Sementara Program Meneguhkan Komitmen Keisalaman dan Keindonesiaan menjadi hal utama dalam organisasi HmI ini yang digagas oleh Ayahanda Lafran Pane, hingga komitmen kebangsaan HMI tidak diragukan lagi. Komitmen keislaman dan ke-Indonesia-an HMI menjadi penguat para kader saat ada gerakan membenturkan agama dengan negara dari oknum-oknum tertentu.

“Kita tidak boleh lupa untuk memperkuat komitmen keislaman dan keindonesiaan. Karena akhir-akhir ini ruang publik kita dipenuhi dengan berbagai upaya untuk membenturkan kembali antara Islam dan negara,” ungkapnya.

Menurut Ayatullah, hal ini tercermin dari eskalasi wacana yang signifikan di ruang publik, di mana Islam menegasikan negara dan begitu pula sebaliknya. Bahkan tidak berhenti pada wacana, benturan ini kerap kali mewujud dalam konfrontasi fisik seperti yang terjadi dengan radikalisme, dan ekstrimisme agama yang kerap kali berujung pada tindakan kekerasan dan teror.

“Untuk meneguhkan keislaman dan keindonesiaan, HMI harus mengedepankan cara-cara yang berintelektual dan beradab serta dengan cara-cara kekinian,” tegasnya.

Apalagi, sebagai generasi terdidik dan intelektual, kader HMI memiliki tanggung jawab moral yang tidak hanya menjadi intelektual tetapi secara totalitas sejatinya disebut intelektualitas, juga menjadi intelektual progresif yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dengan melakukan kerja-kerja advokasi demi terpenuhinya rasa keadilan rakyat..

“Tanggung jawab kebangsaan ini menjadi ruh perjuangan dan pergerakan mahasiswa. Tanggung jawab kebangsaan sekaligus tanggung jawab keumatan ini mengalir dalam setiap derap-langkah perjuangan dan pergerakan HMI,” pungkasnya.

Diketahui, Ayatullah Khomeini terpilih dan dilantik sebagai Ketum Komisariat HMI ke-3 masa bakti 2022-2023. Pelantikan pengurus Komisariat Diponegoro HMI Cabang Berau dengan tema ‘Advance Knowledge and Processes In HMI That Will Serve The Nation and The World In The 21st Century With The Aim Of “Die Luft Der Freiheit Weht”, Which The Means The Blowing Of The Winds Of Freedom’ ini juga harusnya diisi dengan dialog ke-Daerahan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga  Kabupaten Berau dengan tema ‘Pemberdayaan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Berau, Siapa Yang Bertanggung Jawab dan Disalahkan?’ Tetapi Kepala Dinas Dispora memiliki kesibukan, sehingga acara tersebut tidak dapat terlaksana.