Berau Belum Masuk Radar Implementasi Perinsos

TANJUNG REDEB – Validitas data kependudukan sebagai syarat kepengurusan administrasi bantuan sosial, juga masih menjadi pekerjaan rumah di Berau. Meskipun sudah ada aplikasi Perinsos (Pemeriksaan Kesejahteraan Sosial) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, namun Baru 3 kabupaten/kota di Kaltim yang mulai menerapkan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau, David Pamudji, mengungkapkan bahwa meskipun Kabupaten Berau awalnya belum masuk dalam daftar pilot project nasional, instruksi terbaru dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kabupaten/kota untuk segera mempercepat implementasi Perinsos.

“Tahun ini setiap provinsi ditunjuk satu daerah, ditambah tiga kabupaten lagi untuk pilot project. Memang Berau awalnya belum masuk, namun sesuai hasil rapat Zoom terbaru dengan Kemendagri, seluruh kabupaten/kota diperintahkan Bapak Presiden untuk mempercepat piloting Perinsos ini,” ujar David Pamudji, saat launching inovasi Plakat RT beberapa waktu lalu.

David menjelaskan, aplikasi Perinsos merupakan sistem yang sektor utamanya berada di bawah koordinasi Dinas Sosial. Kendati demikian, Disdukcapil memegang peran krusial sebagai pilar utama dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurutnya, aktivasi IKD menjadi syarat mutlak bagi warga maupun petugas agar dapat mengakses sistem Perinsos secara akurat. Validasi penerima bantuan sosial nantinya akan diverifikasi langsung melalui IKD di dalam sistem aplikasi tersebut.

“Untuk masuk ke sistem Perinsos harus aktivasi IKD terlebih dahulu, supaya yang mengakses itu akurat dan validasi penerima bantuan nantinya lewat IKD di Perinsos,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Berau tidak berjalan sendirian. Implementasi Perinsos melibatkan sinergi lintas sektor, di antaranya Dinas Sosial sebagai pemegang kendali program, Disdukcapil melalui aktivasi IKD, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang fokus pada sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Sosialisasi ini ditujukan khusus bagi warga penerima manfaat dari Kementerian Sosial, seperti bantuan lansia dan penyandang disabilitas, agar segera mengaktifkan IKD mereka.

Sebagai bagian dari percepatan ini, Disdukcapil Berau juga mengupayakan perluasan peran petugas di tingkat bawah, termasuk para ketua RT, lurah, hingga jajaran TNI-Polri yang diwajibkan melakukan aktivasi IKD untuk menjadi agen Perinsos. (Ard)

Bagikan

Subscribe to Our Channel