Gideon Minta Persoalan Kontraktor Lokal Tak Berhenti di RDP

TANJUNG REDEB – Persoalan kontraktor lokal di Kabupaten Berau dinilai tidak cukup diselesaikan melalui rapat. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, meminta komunikasi antara pemerintah, pihak pengadaan dan kontraktor diperkuat agar keluhan yang muncul tidak kembali berulang.
Hal itu disampaikan Gideon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Lintas Kontraktor dan Supplier (FLKS) Berau, Senin (5/10/2026).
Menurut Gideon, perlu dicari tahu secara terbuka penyebab sejumlah kontraktor lokal merasa dirugikan atau tersisihkan dalam proses pekerjaan pemerintah.
Ia menilai persoalan tersebut bisa saja berkaitan dengan komunikasi, kesiapan perusahaan maupun pemahaman terhadap persyaratan pekerjaan.
“Apakah ini karena kurang komunikasi, atau memang kontraktor lokal belum siap dari sisi modal, relasi maupun persyaratan? Ini yang harus kita lihat bersama,” ujarnya.
Gideon mengatakan, kontraktor lokal juga perlu mendapatkan penjelasan apabila terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Sebaliknya, jika memang ada perusahaan yang belum memenuhi ketentuan, hal tersebut harus disampaikan secara jelas.
“Kalau memang mereka tidak layak, ya harus disampaikan bahwa mereka belum layak,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin seluruh kontraktor lokal dipukul rata. Menurutnya, perusahaan lokal yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan tetap perlu mendapat ruang untuk bersaing secara profesional.
“Kita mempromosikan kontraktor-kontraktor lokal yang profesional. Kita tidak mau merata-ratakan,” tegas Gideon.
Karena itu, ia meminta ruang komunikasi yang dibuka dalam RDP tidak berhenti setelah rapat selesai. Pemerintah dan pihak terkait diminta benar-benar menindaklanjuti persoalan yang disampaikan FLKS.
“Jangan hanya selesai di ruangan ini. Setelah keluar dari sini harus ada komunikasi,” katanya.
Gideon berharap komunikasi tersebut dapat menjadi jalan untuk mengetahui persoalan sebenarnya di lapangan, termasuk memastikan apakah kontraktor lokal terkendala persyaratan, modal, pengalaman maupun akses informasi.
“Kami di sini hanya ingin mengingatkan. Tolong teman-teman kontraktor lokal ini diakomodir dan dilihat apa yang menjadi masalah mereka,” ujarnya.
Menurutnya, komitmen tersebut penting agar kontraktor lokal tidak hanya datang menyampaikan keluhan saat persoalan muncul, tetapi juga mendapat ruang komunikasi yang jelas dengan pemerintah dan pihak terkait.
“Kalau komunikasi bisa berjalan dengan baik dan profesional, saya kira persoalan seperti ini bisa kita cegah agar tidak terus berulang,” pungkasnya.(Akm)




















