TANJUNG REDEB – Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Berau tidak serta-merta disebabkan kekurangan stok.
Pemerintah daerah menyebut pasokan secara umum masih aman, namun BBM di lapangan cepat habis akibat lonjakan permintaan dan gangguan distribusi.
Kepala Bagian Ekonomi Setda Berau, Slamet Riyadi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kondisi pasokan BBM di Berau.
“Hasil koordinasi kami, stok secara umum masih aman. Persoalannya lebih kepada lonjakan permintaan dan distribusi,” kata Slamet saat wawancara, Senin (31/8).
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang membuat BBM cepat terserap adalah fenomena panic buying. Kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan justru mendorong pembelian dalam jumlah lebih banyak dari kebutuhan normal.
Masalah distribusi juga ikut memperparah kondisi. Berdasarkan informasi Pertamina, kapal tanker pengangkut pasokan mengalami keterlambatan masuk ke kawasan Muara Pantai akibat kondisi kabut asap maupun gelombang tinggi.
Akibatnya, pengiriman dari Jobber Maluang menuju sejumlah SPBU di Berau ikut tertunda.
“Ketika kapal tidak bisa masuk, jadwal pengiriman otomatis ikut terganggu. Ini yang kemudian berdampak ke penyaluran SPBU,” jelasnya.
Namun, Slamet menilai ada persoalan lain yang perlu mendapat perhatian, yakni pola pengisian BBM oleh sebagian kendaraan.
Ia mencontohkan, satu SPBU dengan penyaluran 32 kiloliter atau 32 ribu liter secara teori mampu melayani sekitar 800 kendaraan jika masing-masing mengisi 40 liter.
“Kalau dihitung normal, 32 kiloliter itu sekitar 800 kendaraan. Tapi di lapangan stok bisa habis jauh lebih cepat,” ujarnya.
Dari pemantauan yang dilakukan, pihaknya menemukan kendaraan yang kembali mengisi BBM dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut ditemukan salah satunya di SPBU Bujangga.
“Kami menemukan ada kendaraan yang belum dua hari sudah mengisi lagi. Ini tentu perlu dipertanyakan,” tegas Slamet.
Menurutnya, sistem verifikasi barcode yang diterapkan di SPBU sebenarnya sudah menjadi instrumen pengawasan.
Namun, sistem tersebut tetap perlu didukung pengawasan di lapangan agar penyaluran BBM tidak dimanfaatkan untuk pengisian berulang atau pembelian yang melebihi kebutuhan.
Slamet menegaskan, pemerintah tidak ingin kelangkaan BBM menjadi persoalan berulang yang akhirnya membebani masyarakat.
“Kita perlu memastikan BBM benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Jangan sampai stok ada, tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya,” katanya.
Bagian Ekonomi Setda Berau akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU dan instansi terkait untuk memantau pasokan serta distribusi BBM.
Pengawasan terhadap pola pembelian juga dinilai penting untuk menekan panic buying dan memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.(Akm)