Follow kami di google berita

Akses Pendidikan Bakal Merata dengan Konsep Sekolah Satu Atap

TANJUNG REDEB – Akses pendidikan yang belum merata hingga kini menjadi persoalan yang terus digaungkan. Dinas Pendidikan (Disdik) Berau pun terus melakukan upaya terkait masalah ini.

Tahun ini, Disdik Berau berencana memperluas penerapan konsep sekolah satu atap sebagai solusi pemerataan akses pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Program ini menyasar kampung-kampung yang selama ini sulit dijangkau, dengan skema menggabungkan satuan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP) dalam satu lokasi atau satu gedung sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, mengungkapkan bahwa langkah tersebut masih dalam tahap perumusan, terutama terkait skema regulasi yang mampu mendukung penerapan di lapangan.

“Sekolah satu atap ini nantinya akan kita perluas untuk daerah-daerah yang jauh dan sulit dijangkau. Cuma sekarang kita masih mencari formulasi yang tepat, terutama dari sisi regulasi,” ujarnya saat ditemui Rabu (6/5/2026) siang.

Ia menjelaskan, pengembangan sekolah satu atap menjadi semakin relevan seiring rencana penerapan kewajiban prasekolah selama satu tahun sebelum anak masuk SD. Artinya, setiap wilayah harus memiliki akses terhadap pendidikan TK sebagai prasyarat jenjang berikutnya.

Dalam skema yang dirancang, fasilitas SD yang telah ada di setiap kampung akan dimanfaatkan sebagai pusat layanan terpadu. Dimana nantinya akan ada jenjang TK, SD, SMP yang tergabung secara administratif maupun operasional.

“Kalau satu atap, berarti kita memanfaatkan gedung yang sudah ada, seperti SD, lalu ditambahkan layanan TK dan SMP. Jadi anak-anak tidak perlu jauh-jauh untuk melanjutkan pendidikan,” jelasnya.

Selain memperluas akses, konsep ini juga dinilai mampu meningkatkan peluang daerah dalam memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Setiap jenjang pendidikan dalam sistem satu atap tetap tercatat secara terpisah dalam data pokok pendidikan (dapodik), sehingga berpotensi mendapatkan alokasi dana masing-masing.

Namun demikian, Mardiatul menegaskan bahwa tantangan utama justru terletak pada kesiapan tenaga pendidik. Dalam konsep ini, guru dituntut memiliki kemampuan mengajar di seluruh jenjang, yang berdampak pada beban kerja yang lebih besar.

“Sekarang yang dicari adalah bagaimana regulasi yang bisa mengakomodasi guru. Karena mereka akan mengajar sekaligus untuk TK, SD, sampai SMP. Kita masih mencari formulasi apakah ada tambahan penghasilan atau insentif untuk itu,” pungkasnya. (Ard)

Bagikan

Subscribe to Our Channel