TANJUNG REDEB – Meskipun destinasi wisata Berau sudah dikenal hingga pasar internasional, namun permasalahan koneksi atau jaringan telekomunikasi masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini.
Seperti momen libur Lebaran tahun ini, di beberapa destinasi wisata jaringan seolah menjadi permasalahan klasik di setiap tahunnya. Selain mengganggu kenyamanan, tetapi juga menyulitkan komunikasi, akses informasi, hingga berbagi pengalaman perjalanan secara langsung.
Pemkab Berau khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pun dituding tak mampu mengatasi permasalahan yang selalu muncul berulang ini. Bahkan, ini menjadi tantangan yang belum bisa diatasi.
“Memang di beberapa daerah pariwisata itu belum ada jaringan. Itu tergantung dari provider, mereka mempertimbangkan untung ruginya, sedangkan wisata itu saat-saat tertentu baru ada pengunjung,” ujar Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Rahmatia, ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Ia mencontohkan sejumlah objek wisata seperti Danau Nyadeng dan Gua Bloyot di Kampung Merabu, Kecamatan Kelay yang hingga kini belum tersentuh jaringan seluler. Minimnya aktivitas harian di kawasan tersebut membuat operator telekomunikasi enggan berinvestasi karena dinilai tidak menguntungkan secara bisnis.
“Contohnya tower di Kampung Batu Rajang, penduduknya tidak sampai seribu. Operator sampai mau bongkar dan pindahkan karena dianggap rugi. Apalagi di tempat wisata yang tidak tiap hari ramai, beda dengan Borobudur.” katanya.
Selain faktor bisnis, kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah destinasi wisata di Berau berada di wilayah terpencil dengan akses terbatas, bahkan sebagian hanya dapat dijangkau melalui jalur air seperti wilayah Makam Tua dan Labuan Cermin.
Kondisi tersebut, kata Rahmatia berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jaringan listrik yang menjadi penopang utama layanan telekomunikasi.
“Kalau tidak ada listrik, tentu tidak mungkin kita pasang wifi atau jaringan lainnya. Sementara PLN juga tidak bisa membangun jaringan di lokasi yang sulit dijangkau seperti di tengah hutan,” jelas Rahmatia.
Sebagai alternatif, Diskominfo sempat mempertimbangkan penggunaan teknologi berbasis satelit serta sumber energi mandiri untuk menjangkau kawasan yang belum teraliri listrik. Namun, kedua opsi tersebut dinilai belum efektif diterapkan di lapangan.
Selain biaya operasional yang tinggi, persoalan utama terletak pada aspek keamanan dan pengawasan perangkat di lokasi terpencil yang minim pengawasan.
“Kalau menggunakan Starlink, biaya operasionalnya bisa sekitar Rp6 juta per bulan. Tapi persoalannya bukan hanya biaya, melainkan juga risiko kehilangan perangkat yang cukup tinggi karena beberapa kali sudah terjadi,” bebernya.
Ia menambahkan, penggunaan solar cell sebagai sumber listrik alternatif juga menghadapi persoalan serupa. Tak adanya penjagaan di lokasi yang jauh dan sulit dijangkau, menjadi kendala utama.
Dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait pemetaan terhadap 13 daya tarik wisata, memang ada beberapa objek wisata yang membutuhkan pengembangan jaringan ke depan. Data tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak PLN untuk melihat kemungkinan perluasan jaringan listrik. (Ard)