TANJUNG REDEB – Ketidaktepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kembali menjadi perhatian Dinas Sosial Berau. Kepala Dinas Sosial, Iswahyudi, menilai pembaruan data berjalan lambat karena masih banyak kampung yang belum proaktif dalam melakukan identifikasi dan pengusulan perbaikan.
Ia menegaskan bahwa kampung memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria, bukan hanya menyerahkan daftar usulan tanpa melakukan koreksi terhadap data yang tidak tepat.
“Masalahnya bukan hanya mengusulkan penerima baru. Kampung harus mengidentifikasi juga warga yang keliru masuk kategori desil,” tegasnya.
Menurutnya, minimnya pengecekan lapangan karena keterbatasan anggaran menyebabkan banyak kasus data yang tidak valid terdapat warga mampu yang tercatat di desil 1 atau 2, sementara warga miskin justru berada di desil 6.
Iswahyudi mengatakan kondisi ini tidak akan membaik tanpa keterlibatan kampung.
“Kadang kampung bingung dan akhirnya diam. Padahal mereka harus lebih peduli dulu, karena akurasi data sangat menentukan,” ujarnya.
Selain kampung, posyandu dan wartawan juga dinilai memiliki peran penting sebagai penyambung informasi di lapangan.
”Kami meminta semua pihak untuk ikut membantu mekanisme pelaporan dan pembenahan data,” ujarnya.
Penilaian desil kini sepenuhnya menjadi kewenangan BPS, sementara pemerintah daerah hanya menyampaikan data untuk diproses.
Pembaruan data juga dapat diajukan masyarakat melalui kampung atau melalui aplikasi mandiri dengan 39 indikator penilaian rumah tangga.
”SUSENAS 2026 ini menjadi momentum penting untuk mengoreksi dan menyempurnakan basis data secara menyeluruh” tutupnya. (Adv/Ky)