TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau meminta agar usulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dibatasi dan benar-benar diprioritaskan. Permintaan ini disampaikan menyusul kondisi anggaran daerah yang semakin terbatas.
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Muhammad Said mengatakan, musrenbang tetap menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, pemerintah daerah harus realistis dengan kemampuan keuangan yang ada.
“Nanti di musrenbang pasti semua ingin usulannya dipenuhi. Tapi kita harus sadar, ada prioritas dan keterbatasan anggaran,” ujarnya saat membuka rapat RKPD Kabupaten Berau Tahun 2027, Selasa (27/1/2026).
Ia mengungkapkan, selama ini banyak usulan dari kampung dan kelurahan yang semuanya dianggap prioritas. Bahkan, meski diminta membatasi, seluruh usulan tetap ingin dibacakan.
“Kadang diminta tiga prioritas, tapi yang dibacakan bisa sampai sepuluh. Karena semua dianggap penting,” jelasnya.
Menurut Said, kondisi tersebut tidak sebanding dengan kemampuan anggaran daerah, terutama anggaran kampung yang mengalami penurunan drastis. Jika pada 2025 anggaran kampung berkisar Rp320 miliar, saat ini angkanya turun menjadi sekitar Rp145 miliar.
“Dengan komposisi anggaran seperti sekarang, kampung juga sangat kesulitan. Jadi tidak mungkin semua usulan bisa kita akomodasi,” katanya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus menerapkan efisiensi besar-besaran. Kegiatan yang bisa dikerjakan akan diprioritaskan, sementara yang belum memungkinkan terpaksa ditunda.
“Kegiatan yang bisa dikerjakan, kerjakan dulu. Kalau belum bisa, kita tunda. Jangan sampai ada yang merasa tidak diperhatikan sama sekali,” ujarnya.
Meski kondisi fiskal terbatas, Pemkab Berau berharap musrenbang tetap menjadi forum kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan program yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga. (Man)